REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi Januari 2017 sebesar 0,97 persen. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Taufik Kurniawan angka ini merupakan tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada Januari 2015 angka inflasi sebesar -0,24 persen (deflasi), sementara Januari 2016 angka inflasi sebesar 0,51 persen.
Taufik mengatakan, arena saat ini masih awal tahun, kekhawatiran potensi tingginya angka inflasi hingga akhir tahun, tentu patut diwaspadai. Jangan sampai melebihi target empat persen sebagaimana yang dicanangkan.
“Kekhawatiran tersebut ditambah dengan kenyataan bahwa penyumbang inflasi terutama adalah harga-harga yang justru diatur oleh pemerintah (administered price),” ujar Taufik dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/2).
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, beberapa harga tersebut terkait dengan perpanjangan STNK dan BPKB dan semacamnya yang tergolong kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mencapai 2,57 persen. Sementara itu, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan komoditas lainnya yang justru menjadi perbincangan pada awal tahun, justru hanya menjadi penyumbang ketiga sebesar 0,10 persen.
“Kita mendukung kebijakan pemerintah yang akan mengevaluasi harga-harga yang ditentukan tersebut. Sehingga harga-harga bahan pokok tidak sampai terkena imbas dan dampak negatif bagi kemampuan daya beli masyarakat,” kata dia.
Pemerintah harus memastikan harga-harga tersebut terjangkau. Demikian pula pasokan yang mencukupi bagi masyarakat, semisal cabai, bawang merah dan daging yang seringkali mengalami volatilitas. Selain itu, pemerintah juga harus mengonkretkan strategi pengendalian yang bisa diterapkan langsung di lapangan.
