REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Namun sejumlah persoalan masih menyelimuti persiapan Pilkada serentak tersebut.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lukman Edy khwatir partisipasi pilkada serentak berkurang. Dia menyayangkan semaraknya Pilkada serentak masih kurang terasa. Bahkan perhatian rakyat Indonesia hanya tertuju pada satu daerah yakni Pilkada DKI Jakarta.
Padahal masih ada 100 daerah lainnya yang juga menyelenggarakan Pilkada. Mulai dari pemasangan alat peraga kampanye (APK) hingga pemberitaan masih sangat minim dan berbeda jauh dengan Pilkada di Ibukota.
"Saya khawatir ini akan terjadi penurunan (partisipasi). Maka apabila itu benar-benar terjadi maka semuanya harus bertanggungjawab, termasuk Parpol," kata anggota Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, saat ditemui di Komplek Parlemen, Rabu (1/2).
Pemerintah Daerah (Pemda), kata dia, memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan fasilitas serta bantuan kepada penyelenggara pemilu atau mensosialisakan Pilkada. Disebutnya, dukungan yang diberikan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pilkada merupakan salah satu bentuk implementasi desentralisasi politik. Maka dengan dilibatkannya Pemda dalam mensosialisakan Pilkada maka dapat dipastikan pesta demokrasi itu bakal sukses dan semarak.
Dua pekan jelang pilkada serentak, Lukman mengatakan masih banyak persoalan diantaranya soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP eletronik, seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bahkan di DKI Jakarta. Di ibu kota diperkirakan ada sekitar 70 ribu jiwa yang belum terekam di KTP elektronik. Kemudian juga masih ada hak pilih yang belum terdaftar.
Menurut Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, masih ada waktu sekitar satu pekan untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Lukman Edy juga berharap Pilkada serentak nanti tidak ada lagi persoalan-persoalan lagi, tidak terkecuali dengan kisruh yang mewarnai Pilkada DKI Jakarta. Maka dari itu Komisi II DPR RI akan memantau terus perkembangan baik secara langsung maupun melalui pemberitaan.
"Masih ada Pekerjaan Rumah yang harus diseleaikan, pemerintah harus membantunya. Tapi secara keseluruhan kami optimist Pilkada serentak ini sukses, dan kami berharap jangan ada persoalan-persoalan lagi," kata dia.
