REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Toleransi dan jalan kompromi ASEAN dinilai tidak membuat pemerintah dan militer Myanmar mau berkompromi melindungi etnis minoritas Rohingya. ASEAN menganut prinsip tidak mengintervensi terhadap urusan dalam negeri setiap anggotanya.
"Saya kira momen genosida ini bisa menjadi momentum ASEAN untuk mengevaluasi prinsip ini. Kalau perlu ASEAN membuat kebijakan lebih tegas terhadap Myanmar jika rezim di Myanmar tetap berlaku zalim kepada kaum minoritas Rohingya,” ujar anggota Komisi I DPR RI Sukamta, semalam.
Menurut dia, beberapa tekanan terhadap Myanmar bisa dilakukan oleh ASEAN dengan melakukan pengucilan terhadap Pemerintah Myanmar melalui embargo ekonomi. Dahulu, embargo ekonomi terbukti bisa menekan Myanmar untuk lebih demokratis. Melalui embargo ekonomi ini, Sukamta menilai hal itu dapat dilakukan untuk menyelamatkan Muslim Rohingnya.
Di sisi lain, Sukamta juga berharap tekanan internasional yang lebih besar dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu diwujudkan dengan beberapa target. Pertama, tentara Myanmar untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Kedua, pemerintah Myanmar harus membuka akses tim investigasi dari PBB dan juga relawan kemanuasiaan internasional yang akan masuk.
Politikus dari PKS ini mengatakan tindakan militer Myanmar seperti bangsa barbar yang mendiami Eropa pada zaman kegelapan. Tingkah laku mereka dinilai sama sekali tidak menghargai nyawa manusia. "Ini sudah abad 21, tetapi masih ada negara yang berperilaku seperti itu," kata dia.
Kelompok pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) telah mendokumentasikan kejahatan militer Myanmar sejak lama. Terutama kejahatan terhadap etnis minoritas di Rakhine dan Kachin. Analisis beberapa lembaga kemanusian internasional menyebutkan militer Myanmar saat ini sedang melakukan genosida terhadap suku Rohingya.
Mereka melakukan segala cara untuk memusnahkan suku Rohingya dari muka bumi. "Saya kira banyak fakta yang sudah terungkap dan kejahatan kemanusiaan ini harus segera dihentikan”, ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
