REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Juliari Batubara menginginkan pemerintah dapat memperkuat perhatian terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seperti sejumlah negara maju lainnya. Juliari berharap UMKM di Indonesia mendapat perhatian intensif dari pemerintah.
Juliari yang juga memimpin Ketua Delegasi BKSAP dalam kunjungan ke Jerman juga mengingatkan bahwa secara statistik, 99,6 persen perekonomian Jerman terdiri atas UMKM. Hal itu layak dicontoh, menurut dia, karena sama halnya dengan Indonesia, Jerman merupakan perekonomian terbesar di kawasan regionalnya.
Menurut Juliari, dengan adanya perhatian yang intensif tersebut maka diharapkan kualitas UMKM dalam negeri juga bakal mengalami peningkatan ke depannya. Apalagi, dia mengingatkan bahwa perhatian terhadap daya saing UMKM sejalan dengan penerapan konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diberlakukan.
"Agar UMKM di Indonesia mendapat perhatian intensif dari pemerintah," kata dia.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengatakan UMKM atau usaha kecil perlu terus didukung. Salah satunya dengan penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dinilai dapat membantu pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkembang.
"Kami dukung penguatan KPPU. Selama ini KPPU ini kayak macan ompong. Dia tahu ada kesalahan di mana, tapi tidak bisa menindak apa-apa," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia.
Akibatnya, menurut Bahlil Lahadalia, KPPU yang masih kurang kuat itu membuat terjadinya fenomena praktik usaha yang tidak sehat berkembang dengan pesat di berbagai daerah.
Bahlil mengatakan bahwa praktik usaha tidak sehat berkembang pesat mulai dari kartel, monopoli dan sebagainya. Sedangkan praktik konglomerasi malah memperkuat dugaan monopoli yang kian massif sehingga UKM sukar tumbuh menjadi besar dan kuat. "Praktik monopoli ini membuat UKM kita terberangus, dibonsai sedemikian rupa," ujar Bahlil.
