REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendukung optimalisasi penggunaan energi panas bumi. Ini dilakukan dengan merekomendasikan pembentukan BUMN yang berfokus pada pengembangan panas bumi.
"Dibentuknya BUMN khusus yang menangani panas bumi, karena saat ini hanya Pertamina Geothermal dan GeoDipa yang melakukan pengelolaan, dan tentunya tidak selancar jika ditangani oleh BUMN khusus," kata Agus dalam rilis di Jakarta, Selasa (25/10).
Politikus Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa potensi yang dihasilkan dari pengelolaan panas bumi di Indonesia masih sangat besar, dan memerlukan BUMN khusus untuk mengelolanya secara optimal. Untuk itu, ujar dia, diharapkan pemerintah juga dapat mendukung penuh upaya pembentukan BUMN pengelola energi panas bumi agar potensi yang dimiliki Indonesia juga bisa dikelola dengan baik.
"Karena jika bergantung pada energi fosil lama-kelamaan akan habis," katanya.
Agus juga menyatakan, pemerintah dapat melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi dari sarana pembiayaan dan investasi dengan menggunakan fasilitas pendanaan yang ada seperti dana panas bumi di PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dan dana hibah serta pinjaman dari luar negeri. Kemudian, lanjutnya, adanya penguatan kerjasama antara Kementerian LHK dengan Kementerian ESDM untuk melakukan pemetaan, verifikasi lapangan dan studi zona untuk wilayah kerja panas bumi pada zona inti, serta perlunya aturan tentang pelarangan alih kontrak kerja operasi panas bumi secara menyeluruh dan pencabutan izin wilayah kerja panas bumi yang tidak melakukan kegiatannya.
Sebelumnya, produksi listrik pembangkit panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy, anak usaha PT Pertamina (Persero), hingga kuartal III 2016 mencapai 2.233 Giga Watt Hour (GWh), melampaui target perseroan sebesar 2.216 GWh. "Hingga akhir 2016, PGE menargetkan produksi listrik dari pembangkit panas bumi sebesar 3.075 GWh," ujar Sekretaris Perusahaan Pertamina Geothermal Energy (PGE), Tafif Azimudin di Jakarta, Jumat (21/10).
