REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan dinilai belum membawa dampak ekonomi berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan meski sejumlah lembaga survei kerap menilai kinerja ekonomi pemerintah terus meningkat, menurut dia, fakta berbicara hal yang berbeda.
Menurut Heri, perekonomian Indonesia sejak dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mengalami stagnasi serius, bahkan cenderung menurun. Indikatornya, tahun 2014 ekonomi tumbuh 5,02 persen. Tahun 2015 turun menjadi 4,8 persen. Stagnasi ekonomi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran hingga 6,81 persen. Begitu juga kemiskinan absolut sudah mencapai 28,3 juta jiwa dan inflasi meningkat 5,73 persen.
Cadangan devisa Indonesia juga terus tergerus oleh utang. Dijelaskan Politisi Partai Gerindra ini, pada Oktober 2014 utang pemerintah hanya Rp 2.600 triliun. Per Mei 2016 sudah melonjak menjadi Rp 3.320 triliun. Sementara cadangan devisa Indonesia hanya 103,56 miliar dolar AS. “Ini bisa dikualifikasikan sebagai posisi kritis di tengah nilai ekspor yang menurun dan tuntutan pembayaran utang plus bunga utang yang membengkak,” ucap Heri.
Menurut dia, kondisi utang terkini Indonesia memberi kontraksi pada nilai tukar rupiah yang masih bertengger di kisaran Rp 13.000. Di sektor pajak, struktur penerimaan pajak dalam APBN makin menurun. Padahal, APBN sangat bergantung pada penerimaan pajak. “Kita memang tertolong dengan adanya hasil tax amnesty. Namun, itu belum maksimal. Sebab, selain repatriasi dana dari luar negeri belum memenuhi target, juga dampaknya pada ekonomi riil belum terukur," kata dia.
Nilai tukar petani juga menurun dari angka 102,87 tahun 2014 menjadi 101,64 tahun 2016. Ini berarti, kata Heri, kualitas kehidupan dan kesejahteraan petani belum terjamin secara maksimal. “Saya bisa menyimpulkan bahwa selama ini, kepuasan masyarakat yang sering disebut-sebut itu hanya bagian dari citra dan pencitraan. Tapi, kalau kita turun ke daerah dan lapangan, berbagai masalah masih muncul. Semuanya bersumber dari mundurnya ekonomi-keuangan yang cukup serius. Apalagi baru-baru ini pemerintah kita telah melakukan pemangkasan anggaran transfer daerah, sehingga menjadikan batalnya beberapa program pembangunan di daerah-daerah,” kata Heri.
Mencermati fakta ini, kata Heri, ke depan ekonomi nasional akan terus tertekan. Untuk itu, politisi dari dapil Jabar IV itu berharap, agar pemerintah kembali ke jalan yang benar sesuai cita-cita kemerdekaan dan konstitusi. Pemerintah mestinya sudah bisa menghadirkan sistem ekonomi-keuangan yang sehat dan kredibel.
