REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta anggaran untuk pembinaan industri kecil menengah (IKM) tetap diprioritaskan. Dia mengatakan pemotongan anggaran kementrian tidak boleh merugikan IKM.
Imbas penghematan anggaran, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut kena pemotongan anggaran belanja pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian atau Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.
Kementerian Perindustrian menargetkan pemotongan anggaran hingga 10 persen seiring dengan perampingan APBN oleh Kementerian Keuangan. Namun, Kemenperin berkomitmen tetap akan mengamankan anggaran untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
“IKM merupakan bagian dari penyumbang utama sektor industri pengolahan di Indonesia karena keunggulannya sebagai subsektor industri padat karya dan telah memasok kebutuhan pasar domestik. Hal tersebut telah berdampak positif terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia,” ujar dia.
Sekarang ini terjadi pemotongan anggaran di Kementerian Perindustrian dari sekitar Rp 24 miliar menjadi sekitar Rp 6 miliar untuk kegiatan mereka. “Ini sangat minim untuk bisa membina mereka ini,” kata Bambang.
Dia menilai anggaran pembinaan IKM justru harus ditambah. Politikus asal Dapil Jawa Timur I, mengatakan IKM merupakan cikal bakal dari industri yang kuat. Industri dalam IKM inilah yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dan mampu mendukung ketahanan ekonomi nasional dan bisa juga membawa pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita.
Sementara Siti Mukoromah dari Fraksi Kebangkitan Bangsa berharap ke depan harus ada perbaikan anggaran dan harus lebih signifikan. Itu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan dan memaksimalkan IKM-IKM sehingga potensi seperti yang ada di daerah lain akan lebih optimal dan maksimal lagi.
