REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pemasukan dari tax amnesty masih dalam proses dan batas waktu yang masih panjang. Masyarakat masih dalam tahap ingin mengetahui detail isi aturan tax amnesty sehingga penerimaan masih belum optimal. Menurutnya prognosis realisasi kebijakan ini mengalami tren yang cukup bagus.
"Dan saya masih optimistis bahwa penerimaan pajak dari tax amnesty akan bisa tercapai pada akhir nanti," katanya, Rabu (30/8).
Misbakhun mengatakan target penerimaan negara memang harus dari penerimaan pajak karena penerimaan pajak berbasis pada konstitusi dan menjadi ciri sebagai negara demokrasi. Karena dimanapun, katanya, negara dengan sumber daya alamnya terbatas menggantungkan penerimaan negaranya pada penerimaan pajak.
Menurutnya target pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen adalah target pertumbuhan yang realistis untuk tahun 2017. Target ini, tambahnya, mencerminkan sebuah optimisme ditengah situasi ekonomi global yang mengalami pelambatan dan harga komoditas yang sedang turun.
Misbakhub mengatakan ada beberapa risiko ekonomi pada tahun 2017. Diantaranya Fed Rate yang masih selalu berubah tergantung kepada rencana pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Lalu juga ada risiko dari Eropa akibat Brexit yang sudah mulai ada implementasi.
"Kemudian ekonomi Cina yang masih belum pulih dan terus mengalami pelambatan. Aspek-aspek diatas adalah bagian dari risiko yang harus bisa dikelola dampaknya pada APBN 2017 Indonesia," kata dia.
