REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta mempersiapkan rencana alternatif pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, khususnya bila program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak sesuai target. Selain itu, pemerintah juga harus dapat mengantisipasi kendala di lapangan terkait pemberlakuan program pengampunan pajak.
“Harus ada rencana strategis dan alternatif seandainya target tersebut tidak tercapai,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Selasa (30/8).
Taufik mengingaktan bahwa format program pengampunan pajak adalah untuk membawa masuk dana yang ada di luar negeri. Jadi bukan untuk mengejar dana dari wajib pajak dalam negeri.
“Mengapa muncul kesan seolah-olah rakyat yang dikejar-kejar? Padahal tujuan awalnya bukan seperti itu,” kata Taufik.
Oleh karena itu, Taufik menyambut baik adanya aturan mengenai batas minimal Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sehingga, usaha-usaha kecil tidak dikejar oleh Tax Amnesty. Taufik berharap agar asumsi makro tidak hanya sekedar slogan. Sebab, asumsi tersebut juga harus bisa mencerminkan kondisi mikro seluruh masyarakat sesungguhnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan jawaban pemerintah, mengaku sependapat dengan DPR bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 harus dapat menunjukkan sisi optimisme dan berlandaskan pada perhitungan yang realistis untuk menjaga kredibilitas fiskal.
Namun, kata Sri Mulyani, pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko global yang masih akan dihadapi di tahun 2017. Di antaranya terkait harga komoditas yang rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diproyeksikan masih akan berlanjut, serta ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika kebijakan moneter di negara maju.
Menurut Menkeu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di RAPBN 2017, selain dirancang agar semakin realistis dan lebih berkualitas, juga lebih bersifat inklusif, sehingga mampu menciptakan lebih banyak kesemepatan kerja baru dan mengurangi kemiskinan.
Sementara, penetapan asumsi dasar ekonomi makro lainnya di RAPBN 2017, seperti inflasi 4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp 13.300, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia 45 dolar AS per barel, serta lifting minyak 780 ribu barel per hari dan lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari, juga sudah dilakukan secara realistis dengan memperhatikan risiko, baik global maupun domestik.
