REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ade Komarudin meminta pemerintah untuk memperbaiki laporan keuangannya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikannya dalam pidato rapat paripurna di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Pada LKPP tahun 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Dewan meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah perbaikan agar laporan keuangan pemerintah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Ade dalam pidatonya di DPR, Jakarta, Selasa (16/8).
Lebih lanjut, Ade mengatakan, diperlukan komitmen antara pemerintah dan dewan untuk segera memberikan akses publik pada setiap proses pembahasan anggaran. Sehingga dapat tercipta sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel.
Menurut dia, DPR pun akan merumuskan mekanisme pembahasan anggaran yang akuntabel dan partisipatif bersama dengan pemerintah. Ade juga mengatakan DPR akan selalu mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan keuangan APBN melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
