REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Reni Marlinawati mengatakan ijtihad politik Presiden Joko Widodo perlu dihormati dalam merombak kabinetnya. Ia menambahkan perubahan komposisi kabinet ini diharapkan mampu meningkatkan akselerasi kerja nyata untuk rakyat.
“Pergantian dan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diganggu gugat sekaligus menyambut positif ijtihad politik presiden dalam mengubah komposisi menteri dalam Kabinet Kerja ini,” ujar Ketua Fraksi PPP ini dalam siaran pers yang Republika.co.id terima, Rabu (27/7).
Seperti dikatahui, Rabu siang Presiden telah mengumumkan susunan kabinet baru. Menteri dari PPP tak diganti. Ada Sembilan nama baru masuk kabinet dan empat nama lama bergeser posisi. Reni berharap, perubahan formasi ini dapat menuntaskan agenda kerakyatan dan menajamkan visi misi pemerintahan melalui Nawacita.
“Momentum perubahan formasi kabinet ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai energi baru dan semangat baru dalam menjalankan agenda pemerintahan. Perubahan formasi kabinet ini harus berdampak positif bagi kerja pemerintahan. Agar hiruk pikuk reshfulle ini berbanding lurus dengan output berupa kerja konkret untuk rakyat,” ujar Anggota Komisi X ini.
Sejumlah bidang yang selama ini menurutnya belum menunjukan kinerja maksimal. Kerja bidang ekonomi, lanjut Reni, harus ditingkatkan khususnya dalam menggenjot kembali penerimaan negara yang meleset dari target.
"Sementara di bidang kesejahteraan rakyat, perhatian serius tertuju pada persoalan vaksin palsu, kartu BPJS palsu, dan kejahatan seksual terhadap anak. Ini perlu perhatian serius kabinet baru," katanya.
