REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR mengapresiasi pemerintah yang memproteksi harga daging di pasaran. Presiden Joko Widodo mematok harga daging sapi Rp 80 hingga Rp 85 ribu per kilogram. Namun daging tersebut adalah daging impor dalam bentuk beku.
"Ternyata masyarakat lebih memilih daging kering (daging segar) dengan kualitas bagus dengan harga Rp 130 per kilogram," ujar Ketua DPR Ade Komaruddin di Pasar Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Senin (6/6).
Hal tersebut terbukti dari pengakuan para pedagang daging di Pasar Tambun kepada Ade. Menurut pengakuan pedagang, masyarakat lebih memilih daging berkualitas bagus meski harganya lebih mahal. Bahkan kalau bisa, masyarakat menginginkan harga daging sapi yang terjangkau namun dengan kualitas bagus. Harga yang sekadar murah tidak membuat masyarakat tertarik membeli.
Politikus Partai Golkar tersebut pesimistis harga daging sapi bisa turun di Ramadhan atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini. "Kalau di Lebaran tahun depan mungkin bisa dan akan diupayakan," kata Ade.
Operasi pasar yang saat ini dilakukan pemerintah hanya bertujuan untuk menstabilkan harga yang sudah ada. Nyatanya, operasi pasar daging dengan harga Rp 80 ribu per kilogram, tetap tak mampu menurunkan harga daging yang Rp 130 ribu per kilogram.
DPR hendak mengembalikan peran Bulog untuk menjadi penyangga ketahanan pangan. Harga, kualitas, dan ketersediaan pangan harus diurus Bulog. "(sebanyak) 40 persen pangan saja diurus Bulog itu sudah cukup," kata Ade.
Dia mencontohkan, saat ini 92 persen perusahaan atau importir sapi dikuasai swasta. Jadi tidak salah jika mereka memang bertujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ade menyebut negara harus ikut campur tangan mengurusi persoalan pangan. Perusahan harus bermitra degan Bulog. DPR mendorong Bulog agar memperbaiki manajemennya.
