REPUBLIKA.CO.ID, BATAM-- Industri galangan kapal Indonesia masih terpuruk. Namun begitu, industri ini masih tetap eksis bahkan masih membuat kapal untuk kebtuhan dalam negeri. Komisi V DPR melakukan Kunjungan Kerja ke Galangan Kapal PT. Citra Shipyard dan PT. Palindo Marine di Seilekop, Kecamatan Sagulung, Batam, Kepri.
Rombongan yang dipimpin Bakri HM (F-PAN) didampingi 10 Anggota Dewan meninjau pembuatan kapal Kenavigasian yang dipesan oleh Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, awal pekan ini. “Kami ingin mengetahui langsung apakah ada kendala dalam pembangunan kapal,“ kata Bakri seusai pertemuannya dengan jajaran PT. Citra Shipyard.
Dalam kesempatan ini Komisi V DPR mendapatkan laporan dari manajemen PT. Citra Shipyard pengerjaan kapal berjalan sesuai dengan rencana kontrak kerja sehingga pengerjaannya sesuai dengan target dan diharapkan selesai tepat waktu. Terkait dukungan dana dewan akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar memberikan dukungan dana sehingga pembuatan kapal tidak menemui kendala.
“Perusahaan perlu dana semaksimal mungkin. Kami akan meyakinkan pemerintah terkait hal ini, dan tentunya kita berharap kebutuhan itu bisa dipenuhi," katanya.
Manager Operasional PT. Citra Shipyard, Hendri Osvarizal mengatakan, perusahaannya mengerjakan 4 (empat) unit kapal milik Direktorat Perhubungan Laut. Keempat kapal kenavigasian itu adalah 2 (dua) unit kapal pengamat perambuan dengan ukuran 32 meter dengan kecepatan 20 knot. Kapal ini menghabiskan anggaran Rp 68 miliar.
Dua kapal lainnya yakni kapal kelas 1 ukuran 60 meter dengan kecepatan 15 knot menghabiskan anggaran Rp 233 miliar dengan masa pengerjaannya selama 22 bulan. Dua kapal pengamat perambuan akan selesai pada 17 Agustus mendatang.
“Pencapaian pengerjaan sudah 97 persen untuk dua kapal pengamat perambuan, dua kapal lagi selesai Juni 2017 mendatang,” kata Hendri dengan menambahkan bahwa dengan adanya aktivitas pembuatan kapal ini Batam kembali menggeliat.
Namun ia tak memungkiri pemesanan pembuatan kapal tahun ini masih kurang dibandingkan tahun sebelum industri galangan kapal terpuruk. Dua tahun lalu PT. Citra Shipyard mampu mempekerjakan 8.000 karyawan, namun saat ini hanya tersisa seribu orang karena sepinya order.
Ia berharap, proyek kapal milik pemerintah agar dibuat di galangan kapal di Batam, mengingat SDM dan infrastruktur disini cukup memadai. “Pemesanan kapal masih ada, tapi tidak begitu ramai. Harusnya pemerintah memesan pembuatan kapal di Batam, agar industri galangan kapal disini tetap berjalan dengan baik dan bergairah.” ujarnya.
Sementara itu Anggota Fraksi Partai Gerindra. Novita Wijayanti menjelaskan Indonesia secara nasional membutuhkan 125 kapal niaga akan bisa tercapai 5 tahun.
“Kita sebagai anggota Dewan tentu mendukung program transportasi laut itu bisa tercapai secara maksimal dari segala aspek. Namun yang sudah dianggarkan hendaknya bisa terserap jangan sampai tidak bisa terserap meski ada kendala,” imbuhnya.
