DPR Sepakat Lanjutkan Pembahasan RAPBN 2017

Kamis , 26 May 2016, 18:31 WIB
Ketua Rapat Taufik Kurniawan bersama Wakil ketua Rapat Fadli Zon , Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah saat  memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5).  (Republika/ Rakhmawaty La'lang)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Ketua Rapat Taufik Kurniawan bersama Wakil ketua Rapat Fadli Zon , Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah saat memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5). (Republika/ Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian besar fraksi di DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan rancangan ekonomi makro RAPBN 2017 yang diajukan oleh pemerintah. Kesimpulan itu didapat setelah rapat paripurna yang mengagendakan pemberian pandangan fraksi-fraksi mengenari RAPBN 2017.

''Tadi telah disampaikan pandangan fraksi terhadap rancangan ekonomi makro di Indonesia. Secara umum sebagian besar fraksi bisa menerima terkait usulan atau pandangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro,'' kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/5).

Dia mengatakan ada pandangan dari masing-masing fraksi yang cukup tajam, sebagai salah satu respon agar adanya efektifitas dan efisiensi anggaran supaya tepat sasaran. Pandangan fraksi yang tajam itu terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta ada juga yang beranggapan rancangan dari pemerintah ini terlalu optimistis.

DPR Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2017 Lebih Baik

Sementara, fraksi Golkar malah menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi yang diajukan pemerintah masih bisa ditingkatkan lagi, dari 5,6 persen sampai 6,1 persen. Sebab, pemerintah mengajukan angka pertumbuhan dari 5,3 sampai 5,9 persen.

''Initinya variasi pandangan itu didasarkan pada keinginan masing-masing fraksi agar penggunaan anggaran efektif,'' ujarnya.

Sentralisasi penggunaan anggaran, kata dia, harus menyentuh pada masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, termasuk memperkecil gini rasio.

Pandangan fraksi tersebut nantinya akan direspons oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan, yang akan dibahas dalam rapat paripurna pada tanggal 2 Juni 2016 mendatang. Rapat itu akan mendengarkan jawaban atau respon pemerintah terhadap pandangan setiap fraksi terhadap ekonomi makro.