REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komaruddin Watubun berpendapat bahwa butuh kebijakan khusus. Terlebih untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh guru-guru di Papua agar bisa melahirkan SDM yang handal.
"Kebijakan yang dibuat seperti sertifikasi, dapodik, karya ilmiah dan lainnya memang bersifat nasional tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kalau Papua ingin diangkat sama seperti dengan saudara-saudara lainnya, maka harus ada kebijakan-kebijakan khusus untuk guru-gurunya," kata anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun di Kota Jayapura, Papua, Jumat (12/5).
Menurut dia pendapat ini terungkap setelah menjaring aspirasi bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua di salah satu resor ternama di Kota Jayapura pada Kamis (12/5) malam. Dalam pertemuan yang berlangsung tiga hingga empat jam itu, terungkap sejumlah hal yang dikeluhkan oleh wakil guru-guru yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura, mulai dari kebutuhan rumah layak huni, sertifikasi, beban mengajar 24 jam seminggu, pembuatan dapodik, karya ilmiah hingga permintaan penyesuaian kurikulum mengajar yang berpihak.
"Bagaimana guru di pedalaman Papua, saat naik pangkat harus buat karya ilmiah dan segala macam, dan itu ada hubungan dengan teknologi. Di Jayapura saja listrik mati hidup, signal hang, bagaimana di pedalaman Papua, itu sama saja kita tidak akan maju-maju, nah ini nanti akan saya sampaikan semua ke pusat," katanya.
Sangat disayangkan jika keluhan para guru-guru tersebut diabaikan, padahal ada juga sejumlah kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, apalagi didukung dengan dana Otonomi Khusus sebesar 30 persen. "Padahal dalam Otsus itu, 30 persen untuk pendidikan, selama ini kita dengung-dengungkan dibawah aspirasi tadi. Guru-guru kita di kota saja menderita apalagi dipedalaman? Kondisi di Kota dan Kabupaten Jayapura saja masih banyak, apalagi teman-teman guru dari pedalaman Papua, ini akan saya sampaikan sebagai aspirasi guru-guru di Papua kepada pemerintah pusat, termasuk minta rumah," katanya.
Maka dari itu, kata Komarudin yang akrab disapa Bung Komar itu, PGRI Provinsi Papua dan kabupaten/kota perlu merumuskan apa saja yang menjadi hal penting untuk disampaikan, sehingga ketika disampaikan bisa segera ditanggapi karena telah disertai dengan penjelasan dan solusi yang tepat. "Kita di Papua itukan bicara ingin cepat selesai, padahal bicara disini, sampai lidah keluar bisa saja tidak selesai-selesai karena komunikasi tingkat atas tidak jalan," katanya.
