REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Anggota Komisi III Daeng Muhammad mengatakan pengelolaan Lapas harus konsisten dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam UU tersebut, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
“Saya menyoroti pengelolaan Lapas sebagai lembaga yang membina warga binaan pemasyarakatan, artinya apa, kalau Warga Binaan ini diberdayakan dengan baik, secara tidak langsung produktivitas mereka makin baik. Sehingga ketika mereka keluar dari Lapas, sudah menjadi orang-orang yang siap berkompetisi di masyarakat," kata dia, saat Kunjungan Kerja Komisi III DPR menggelar rapat dengan Kakanwil Hukum dan Ham Manado, Sulawesi Utara, Senin (2/5).
Sementara Anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio mengatakan, Lapas Kelas II A Manado seharusnya melakukan pendataan kemampuan para narapidana, sehingga bisa diberdayakan dan menghasilkan suatu produk.
"Saya melihat di Lapas ini hanya banyak melakukan MoU saja, namun tidak berjalan. Hal itu dikarenakan Lapas bingung apa yang mau dikerjakan. Saya menyarankan agar yang dibangun UMKM terlebih dulu baru Koperasi," terang politisi F-PDI Perjuangan itu.
Ia meyakini, banyak pengusaha yang menginginkan jasa narapidana, contohnya di Jawa Barat, ada Lapas yang membuat bola untuk piala dunia.
Kadiv Pemasyarakatan, Anthonius Ayorbala menerangkan, saat ini disetiap kantor wilayah menempatkan satu Lapas Industri skala kecil, menengah dan besar. Menurutnya, potensi Lapas di Sulut ini lebih banyak di sektor pertanian. Lewat MOU yang sudah dilakukan dengan Bank Indonesia, Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah diupayakan mengembangkan pertanian dan mungkin dalam beberapa bulan ini akan ada panen perdana yaitu cabe dan jagung.
