REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid mengatakan, swasembada pangan adalah suatu keniscayaan. Jika masih ada masalah pupuk bersubsidi, ini ada kaitannya dengan mafia pupuk.
"Pengalaman saya di lapangan, mafia pupuk ini bermain pada penyaluran distributor pada tingkat kabupaten. Selain itu, masih ada distributor bukan orang asli daerah tersebut sehingga pada saat kelangkaan pupuk didaerah, mereka mengabaikan dan hanya mencari keuntungan saja," katanya saat kunjungan kerja Komisi VI di PT. Pupuk Indonesia di Hotel Gumaya, Semarang, Selasa (29/3).
Amanat dari pupuk bersubsidi dimulai dari pabrikan sampai ke tangan petani itu harus diamankan. Harus tersebar secara merata ke para petani.
"Saya juga mendapat keluhan, mengenai alokasi pupuk yang tidak adil. Para distributor yang asli putra daerah mendapatkan besaran pupuk yang kecil."
Sedangkan distributor bukan orang daerah asli justru mendapatkan alokasi pupuk lebih besar. Bahkan mereka tidak punya gudang, ini perlu dievaluasi.
Keluhan berikutnya, terang Wachid, distributor sekarang diaudit oleh BPK. Ini menimbulkan kesulitan dan petani harus memiliki sawah dua hektar.
"Makanya saya pertanyakan, apakah pertanian dan perkebunan sama? Perlu dikaji ulang berlakunya peraturan tersebut," ujarnya.
