REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR mengadakan rapat kerja (raker) tertutup dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/9). Ditemui di sela-sela sidang, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyebutkan, nasib pengungsi asal Myanmar menjadi salag satu isu yang ditanyakan penanganannya kepada Kemenlu.
Sejauh ini, pemerintah Indonesia menerima dan mengurus ribuan pengungsi etnis Bangladesh dan etnis Muslim Rohingya tersebut. RI juga telah menyediakan sejumlah tempat penampungan (shelter) pengungsian sembari bekerja sama dengan Badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR).
Mahfudz menilai, upaya RI lebih didasarkan pada mendahulukan panggilan kemanusiaan, agar kondisi manusia tanpa kewarganegaraan (stateless) itu membaik. Terkait penyelesaiannya secara politik, itu dilakukan melalui diplomasi antara RI dan negara asal pengungsi serta negara-negara lain yang konsen.
"Bagi kami, prinsipnya adalah, dukungan kemanusiaan harus didahulukan pemerintah. Karena ini persoalan yang sudah lama tidak selesai. Sambil kemudian, kita mencari langkah-langkah solusi secara politik," ujar Mahfudz Siddiq kepada Republika.co.id, Selasa (8/9).
Diketahui, jumlah pengungsi Rohingya di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) saja mencapai 1.966 orang. Pada Mei lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menginstruksikan agar pemerintah daerah NAD memberikan bantuan. Mengingat, sebelumnya warga sipil NAD dengan spontan telah menolong ratusan 'manusia perahu' itu yang terkatung-katung menderita di tengah Laut Andaman menuju pesisir Aceh.
Mahfudz menekankan, menjelang satu tahun ini, nasib pengungsi tersebut mesti jelas. Politikus PKS ini meminta pemerintah melakukan kebijakan solutif.
Terpisah, Menteri Retno juga menegaskan, aspek kemanusiaan mesti dikedepankan dalam menangani soal pengungsi. Namun, lanjut dia, akar masalah juga mesti dilihat sehingga bisa ditemukan sebabnya gelombang pengungsian ke Indonesia.
