REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Turunnya ongkos naik haji 2015 hingga 502 dolar AS cukup melegakan masyarakat. Namun sebenarnya biaya haji ini masih bisa ditekan lebih rendah lagi lewat penghematan biaya katering, penginapan dan optimalisasi bunga atau bagi hasil dari dana nasabah.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih, membeberkan skema bagaimana ongkos haji ini sebenarnya masih bisa turun lagi. Dia menjelaskan, awalnya pemerintah lewat Kementrian Agama (Kemenag) hanya mengusulkan penurunan sebesar 20 dolar AS.
"Kita di komisi VII merasa angka itu terlalu kecil, sehingga kita sisir biaya apa saja yang bisa dipotong,” kata Fikri saat menjadi narasumber talkshow yang bertema “Dinamika Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2015” di Thamrin City, Jakarta, Rabu (8/7).
Faktor terbesar pengurangan ongkos haji, kata dia, adalah dari komponen biaya penerbangan. Selama ini ada dua maskapai yang terlibat dalam penerbangan haji. Yakni maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabia.
Namun, sayangnya komponen besar ongkos haji ini tak pernah diaudit. “Ketika kita panggil pihak maskapai, ternyata bisa dipotong sangat banyak,” ungkap Fikri.
Kalau pembahasan di DPR masih punya waktu lebih, ujar Fikri, penghematan ongkos naik haji akan jauh lebih banyak. Terutama dari biaya katering dan penginapan. Sehingga biaya pun bisa diturunkan lagi.
Misalnya, lanjut Fikri, masalah katering. Saat komisi VIII mengecek biaya katering mencapai 12 riyal per porsi makan. Namun ternyata ketika sampai ke jamaah, kualitas dan kuantitas makanannya seharga 5 sampai 7 riyal. “Ini karena sudah jatuh sampai tangan kesekian,” kata dia prihatin.
Karenanya, Fikri yakin ongkos naik haji pada tahun 2016 akan bisa turun lebih rendah lagi. Apalagi, menurutnya, bila pemerintah berhasil melobi Ketua Muasasa (pihak swasta di Arab Saudi yang menangani perhajian) untuk menurunkan ongkos haji selama di Saudi.
Pemerintah, kata Fikri, bisa dengan mudah melobi, karena ketua Muasasa saat ini, Syeikh Mustofa Damanhuri adalah warga Saudi yang kebetulan lahir di Tegal, Jawa Tengah.
Lebih jauh Ketua DPW PKS Jawa Tengah itu menambahkan, bahwa berbagai masukan dari masyarakat terutama terkait penurunan biaya haji akan dimasukkan dalam revisi undang-undang terkait haji dan umrah.
Dia juga meminta agar berbagai elemen masyarakat giat mengadakan edukasi terhadap calon jamaah haji dan umrah. Agar beberapa kejadian masyarakat yang tertipu dengan travel haji umrah abal-abal bisa terus ditekan.
