REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan akan menampung pengungsi Rohingya di Nangroe Aceh Darussalam. Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengingatkan agar negara asal para pengungsi tersebut tidak abai akan keberadaan warga negaranya demi sebuah kemanusiaan.
"Myanmar nggak boleh lepas tanggung jawab dan mereka harus mengakui bahwa Rohingya bagian dari penduduk mereka," kata Tantowi di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/05).
Tantowi mengatakan, terkait urusan pengungsi tersebut, pemerintah akan berkoordinasi dengan negara lain dan juga lembaga internasional terkait lain. Koordinasi tersebut, lanjutnya, terkait biaya hidup para pengungsi selama ditampung.
"Rohingya akan kita tampung dalam waktu setahun kemudian untuk itu Indonesia akan berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN, UNHCR dan PBB terkait pembiayaan," ujarnya.
Keberadaan pengungsi tersebut pun, lanjutnya, akan dievaluasi dalam kurun waktu satu tahun. "Setelah setahun baru kita evaluasi apakah akan dikirim ke negara asalnya atau seperti apa," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tetap mengeluarkan anggaran untuk menampung pengungsi kaum Rohingya di Nanggroe Aceh Darussalam demi kemanusiaan. Mengenai penanganan pengungsi, Jokowi menjelaskan Pemerintah Indonesia ingin mendapatkan dukungan dari Badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang mengurusi pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
