REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak dimulai 23 September 2018, Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 belum juga memasuki arena perbedebatan yang benar-benar substantif. Para elite seperti terjebak dalam sebuah orkestrasi perdebatan yang jauh dari isu-isu krusial yang saat ini sedang dihadapi negara dan rakyat.
Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris mengungkapkan, selama sebulan lebih kampanye Pilpres 2019 lebih didominasi sensasi yang jauh dari esensi. Kondisi ini, jika terus dibiarkan akan merugikan pemilih dan muaranya akan merugikan penyelengggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Untuk itu, salah satu strategi agar perdebatan pilpres beralih menjadi lebih substantif, KPU diminta mempercepat jadwal Debat Publik Kandidat Calon Presiden/Calon Wakil Presiden dengan menyajikan tema-tema debat yang mendalam. Sehingga dapat "memaksa" para calon menjawab dan memberi solusi berbagai persoalan yang saat ini dihadapi rakyat saat ini dan ke depan.
“Saya berharap KPU melihat apa yang terjadi saat ini dan memajukan jadwal debat publik Pilpres 2019 agar tema perdebatan baik di tingkat elite maupun di tataran masyarakat bisa lebih mendidik dan substantif. Idealnya, Desember 2018 ini (debat publik) bisa digelar. Terlalu lama jika menunggu hingga Januari 2019. Selain itu, saya berharap, volume debat diperbanyak lebih dari lima kali agar diskursus publik terkait pilpres ini lebih berkualitas dan muaranya adalah tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 meningkat,” papar Fahira Idris yang juga Senator Jakarta ini, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (13/11) lalu, seperti dalam siaran pers.
Menurut Fahira, perdebatan yang terjadi sepanjang sebulan lebih masa kampanye Pilpres 2019 ini, bukan saja didominasi sensasi, tetapi sudah menuju ke arah yang tidak sehat. Selain dipenuhi oleh narasi yang kurang bermutu dan tidak cerdas bahkan provokatif, kampanye pilpres seperti digiring membahas tema yang sama sekali tidak ada hubungan dengan hajat hidup orang banyak.
Bagi Fahira, KPU punya kewajiban moral untuk menngarahkan perdebatan pilpres ini menjadi lebih substantif. Salah satu strateginya dengan mempercepat dan memperbanyak volume debat sehingga para elite, tim sukses dan para kandidat tidak punya waktu memperdebatkan hal-hal yang tidak penting, tetapi fokus memformulasikan gagasan terbaiknya untuk disajikan kepada publik.
“Isi ruang-ruang publik kita dengan perdebatan-perdebatan yang sehat. Perdebatan yang membuka mata publik bahwa mereka harus memilih pada Pemilu 2019. Untuk itu, debat publik pilpres mendesak untuk dipercepat. Saya juga berharap, konsep debat dirubah lebih substantif salah satunya menghadirkan audience debat dari berbagai kelompok masyarakat, bukan debat yang dipenuhi oleh sorak-sorai pendukung,” ujar Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
