Rabu 10 Oct 2018 16:33 WIB

DPD Dorong Pembangunan Pelabuhan Daerah Dipercepat

Indonesia belum punya pelabuhan yang mengakomodir jalur perdangangan internasional.

 Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan rapat dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II).
Foto: DPD
Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan rapat dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan rapat dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) mengenai pengembangan pelabuhan-pelabuhan di daerah dalam rangka membangun perekonomian daerah. Seiring dengan program Nawacita terkait pembangunan jalur tol laut, daerah-daerah diharapkan dapat memiliki pelabuhan yang memadai untuk kegiatan arus perdagangan.

Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, saat ini Indonesia belum memiliki pelabuhan yang dapat mengakomodir jalur perdangangan internasional seperti di Singapura. Akibatnya jalur perdagangan dari dan menuju Indonesia harus melewati Singapura. Akibatnya ekspor-impor produk-produk daerah tidak bisa dilakukan dari Indonesia ke negara lain, tetapi harus melewati Singapura terlebih dahulu.

“Kami mendorong proses ekspor dari seluruh daerah bisa melewati Tanjung Priok. Dan adanya integrasi pelabuhan-pelabuhan di daerah dengan pelabuhan-pelabuhan besar dapat memberikan akses para pelaku usaha di daerah untuk melakukan ekspor tanpa harus ke Singapura terlebih dahulu,” ucapnya di kantor Pelindo II Tanjung Priok hari Rabu (10/10), seperti dalam siaran persnya.

Senator dari Provinsi Sulawesi Barat, Pdt Marthen, mengatakan kegiatan ekspor menggunakan kapal yang harus dilakukan dari Singapura mengakibatkan kerugian bagi Indonesia. Produk-produk daerah yang diekspor tidak dikenal bahwa produk tersebut berasal dari Indonesia. Dirinya berharap ada pelabuhan di Indonesia yang mampu mengakomodir kegiatan ekspor dari Indonesia ke negara-negara lain tanpa harus melewati Singapura.

“Kami dari sulawesi sempat kecewa, karena coklat dari Indonesia tidak dikenal. Itu karena dikirim dari Singapura. Coklat kita yang produksi, tapi karena dikirim dari negara lain, coklat kita tidak dikenal dari Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Senator asal Provinsi Bengkulu, Ahmad Kanedi, berharap agar Pelindo II mengembangkan pelabuhan di Pulau Baai, Bengkulu. Menurutnya melalui pengembangan Pulau Baai sebagai kawasan ekonomi khusus, dapat mengangkat perekonomian Provinsi Bengkulu.

“Kami sangat mengharapkan semua stakeholder di Provinsi Bengkulu dan kawasan-kawasan yang ada di sekitar Bengkulu untuk sama-sama mendukung dan memberikan support kepada Pelindo untuk mempercepat pengembangan Pulau Baai sebagai pelabuhan yang bertaraf internasional,” kata Senator yang akrab dipanggil Bang Ken ini.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi dan Sistem Informasi, Prasetyadi, menjelaskan bahwa Pelindo II terus berupaya untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Saat ini Pelindo II sedang mengembangkan beberapa pelabuhan di daerah, seperti di Pontianak dan Sorong.

Terkait dukungan terhadap kegiatan ekspor impor melalui Indonesia, Prasetyadi menjelaskan bahwa Tanjung Priok siap untuk melayani kegiatan ekspor impor produk-produk daerah. Dirinya meminta kepada DPD RI untuk dapat membantu mengkomunikasikan hal tersebut kepada pemerintah selaku regulator agar dapat menjadikan Tanjung Priok sebagai pintu masuk arus ekspor-impor produk-produk Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement