REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris berharap defisit asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) menjadi pembahasan tema debat Pemilihan Presiden (pilpres) 2019. Defisit BPJS ini menjadi pembahasan penting karena sejak diterapkan pada 2014, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit.

Jika pada 2017 lalu mengalami defisit sebesar Rp 9,75 triliun, menjelang akhir 2018 ini berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan diperkirakan membengkak menjadi Rp 11,2 triliun. “Tentunya harus ada formulasi dan solusi untuk mengurai kondisi ini agar pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasi dan hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi tidak terganggu. Untuk itu, para Bakal Calon Presiden atau Wakil Presiden diharapkan ‘adu’ konsep, gagasan, dan solusi agar BPJS Kesehatan tidak terus defisit,” ujar Fahira dalam keterangan persnya, Selasa, (18/9).

Fahira khawatir, selama kampanye Pilpres 2019 nanti, publik tidak disuguhkan perdebatan yang substantif dan mendasar terkait berbagai isu yang mendera rakyat. Ini karena, menurutnya, jika melihat gelagat yang terjadi saat ini di mana perdebatan masih seputar hal-hal yang tidak substantif dan tidak penting.

Fahira miris melihat di banyak rumah sakit di berbagai daerah sampai harus memasang spanduk pengumuman bahwa BPJS Kesehatan menunggak klaim rumah sakit. Ini menurutnya merupakan persoalan serius. Harusnya kondisi-kondisi aktual seperti ini menjadi tema perdebatan saat ini.

Menurut Fahira, boleh saja Pemerintah beralasan salah satu sebab BPJS Kesehatan terus defisit adalah karena iuran saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Tetapi harus diakui bahwa pembangunan kesehatan nasional yang belum maksimal dan optimal adalah penyumbang terbesar kenapa defisit BPJS Kesehatan semakin membengkak dari tahun ke tahun.

Ancaman saat ini, lanjut Fahira, yang juga menyedot banyak anggaran adalah penyakit tidak menular yang sebenarnya bisa dicegah mulai dari jantung, ginjal, diabetes dan lainnya. “Namun selama empat tahun ini upaya promotif dan preventif sangat tidak maksimal. Ada program namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang sangat bagus, tetapi banyak masyarakat yang tidak terinformasikan apalagi mengimplementasikannya. Padahal jika konsisten, program promotif dan preventif adalah solusi agar anggaran kesehatan tidak membengkak,” terang Fahira.

Ikuti Whatsapp Channel Republika