Selasa , 10 Oktober 2017, 14:10 WIB

Petani NTT Butuh Dukungan untuk Tingkatkan Harga Jual Garam

Red: Dwi Murdaningsih
Antara/Dedhez Anggara
Petani memanen garam di lahan garam desa Santing, Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (31/7).
Petani memanen garam di lahan garam desa Santing, Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (31/7).

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Petani garam NTT mengharapkan  pemerintah dapat membantu para penjual dalam memberikan solusi baik berupa modal dan industri dalam pengemasan produk garam lokal untuk meningkatkan harga jual garam dipasaran. Pemerintah menetapkan NTT sebagai penyokong industri garam nasional.

Direktur operasional PT.Garam Hartono menjelaskan bahwa Kementerian mencanangkan 2019 swasembada garam bisa tercapai. Kajian di Teluk Kupang NTT identifikasi sekitar kurang lebih 5.000 hektare bisa dimanfaatkan untuk budidaya garam.

Sayangnya, dalam perjalanan waktu HGU lahan ladang garam dinyatakan oleh BPN banyak bermasalah dan dianggap terlantar.  "PT. Garam mencoba mengerjakan lahan-terlantar tersebut untuk mengejar produksi garam dengan proyek inti plasma," ujar dia, saat menerima kunjungan kerja DPD di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (10/10).

Anggota DPD dari NTT Ibrahim Agustinus Medah menyatakan bahwa sudah tepat pemerintah menunjuk NTT menjadi penyokong industri garam nasional.

Saat ini kebutuhan garam nasional mencapai 3-3,8 juta ton/tahun, dan pemerintah mengadakan impor dari luar cukup besar untuk memenuhi kebutuhan selain konsumsi untuk industri. Sekitar 5.000 hektare (ha) lahan dipersiapkan oleh pemerintah di NTT untuk memproduksi kebutuhan garam nasional.

"Saya rasa sangat tepat NTT menjadi penyokong garam nasional, lahan dan potensi ada di NTT," kata Medah.




Berita Terkait

Video

DPD RI Sepakat Kalijodo Harus Direlokasi