Senin 02 Oct 2017 15:58 WIB

Indonesia Butuh Kebangkitan Ekonomi Umat

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Dwi Murdaningsih
Senator asal Sulsel AM Iqbal Parewangi (berbatik lontara) bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto serta inisiator Koperasi EdDeDe, Ahmadi Miru memekikkan takbir bersama saat peresmian Koperasi EdDeDe Mart di Makassar, Ahad (1/10)
Foto: Istimewa
Senator asal Sulsel AM Iqbal Parewangi (berbatik lontara) bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto serta inisiator Koperasi EdDeDe, Ahmadi Miru memekikkan takbir bersama saat peresmian Koperasi EdDeDe Mart di Makassar, Ahad (1/10)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI AM Iqbal Parewangi menyebutkan ekonomi Indonesia sangat membutuhkan kebangkitan ekonomi umat. Menurutnya, kebangkitan ekonomi umat Islam sangat penting bagi Indonesia.

"Dengan PDB 33,5 persen dari total PDB Asean, perdagangan Indonesia harusnya tidak mandeg di posisi 14 persen dari total perdagangan Asean," ujar Iqbal dalam keterangan pers yang Republika.co.id terima, Senin (2/10).

Iqbal mengatakan hal itu pada saat acara peresmian Toko Kita "EsDeDe Mart". Iqbal yang merupakan Penasehat Koperasi EsDeDe itu menyebutkan, Koperasi EsDeDe merupakan koperasi berlatar semangat Aksi 212 yang pertama digagas di Indonesia. Menurut Iqbal, populasi Indonesia yang mencapai 40,5 persen dari total populasi di Asean, dan itu mayoritas muslim, dapat membangkitkan ekonomi Indonesia.

"Motto EsDeDe 'dari umat, oleh umat, dan untuk umat' menegaskan komitmen kebangkitan ekonomi umat. Dan itu juga berarti kebangkitan ekonomi bangsa Indonesia dengan semangat 'dari umat utuk bangsa. Betapa pun, umat Islam adalah mayoritas absolut di Indonesia," kata dia.

Menurut dia, kebangkitan ekonomi umat Islam sangatlah penting bagi Indonesia. Iqbal menyebutkan, beragam data dan fakta menunjukkan ekonomi Indonesia harus ditolong. Jumlah wirausaha di Indonesia saat ini baru 1,65 persen dari total populasi.

"Misalnya, sementara standar minimal untuk negara-negara Asean 2 persen dan standar internasional minimal 3 persen. Malaysia sudah di angka 5 persen dan Singapura 7 persen," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement