REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis mengatakan Indonesia sebagai negara multi agama, suku, dan ras dapat menjadi contoh kerukunan bagi Myanmar. Oleh karena itu, pihaknya akan menggali informasi lebih dalam tentang fakta, latar belakang, dan tinjauan kemungkinan tersebut di masa depan.
DPD RI juga melihat kemungkinan pengaruh konflik di Myanmar terhadap Indonesia pada umumnya. Menurut dia, rakyat Indonesia harus berhati-hati dalam menyikapi permasalahan kemanusiaan tersebut. Indonesia juga harus melihat dari sisi masalah kemanusiaan internasional yang terjadi di Myanmar.
"Bukan dari etnis dan agama saja, saya kira Indonesia mampu menjadi leading untuk membantu menyelesaikan permaslahan di sana, karena ini juga amanat konstitusi,” ujar Darmayanti dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (11/9).
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyampaikan, jangan sampai ini menjadi masalah transnasional. Untuk mencegah itu, kata Nono, DPD RI dapat mendorong pemerintah untuk lebih terlibat jangan sampai dampak di sana akan mengakibatkan dampak lainnya di Indonesia. "Saya kira hadirnya Indonesia di Myanmar memperlihatkan di mana posisi Indonesia bahwa kita juga mempunyai peranan penting menjaga perdamaian di kawasan ASEAN,” kata Nono.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Maneger Nasution mengatakan meskipun ini persoalan negara lain, tetapi sekecil apapun jangan sampai berimbas ke Indonesia. Latar belakang kemanusiaan akan menjadi perhatian oleh Komnas HAM. Khusus Indonesia, bisa memiliki agenda untuk leading di ASEAN. "Dalam hal ini menjadi problem solver, dan sesuai peran fungsinya DPD RI dapat membantu mengedukasi masyarakat di daerah untuk bijak melihat permasalahan ini jangan cepat panas,” ujar Maneger.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
