REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meminta pemerintah tidak melalukan kebijakan impor bawang merah. Sebab, kebijakan tersebut akan menyebabkan petani lokal merugi. Lebih baik, dalam upaya menyetabilkan harga bawang merah saat Ramadhan sebaiknya pemerintah menyerap bawang merah petani lokal yang sedang masuk masa panen.
"Sebaiknya Pemerintah mempertimbangkan secara seksama dan matang untuk melakukan impor bawang merah. kebijakan tersebut berpotensi merusak tata niaga dan produksi bawang merah nasional," ujar Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, Senin (30/5).
Menurutnya, data Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan luas panen bawang merah bulan Mei dan Juni diperkirakan mencapai 963 Ha. Adapun Juli meningkat seluas 2.230 ha dengan harga yang berlaku 18 ribu hingga 23 ribu per Kg.
Farouk mengimbau pemerintah lebih baik menyerap produksi bawang merah nasional, dibandingkan melakukan impor. Selain akan menggairahkan produksi petani, juga akan menyetabilkan harga bawang dipasaran.
"Selama ini, kenaikan harga bawang lebih banyak dinikmati oleh pedagang/distributor dibandingkan petani. Rentang distribusi yang panjang dan minimnya pasokan, seringkali dijadikan alasan sebagian pihak untuk mendorong pemerintah mengambil kebijakan impor," katanya.
Ia menuturkan, data Kementan dan dinas terkait di Daerah menunjukan pada umumnya produksi bawang merah nasional dapat mencukupi kebutuhan konsumen sepanjang Ramadhan. Dia menambahkan, perlu upaya serius menekan biaya distribusi komoditas strategis nasional seperti bawang merah dengan perbaikan sistem logistik, perbaikan infrastruktur dan tata niaga yang lebih berimbang.
"Manajemen stok bawang merah harus terintegrasi secara baik dari mulai proses on farm (produksi) hingga off farm (pasca panen) antar kementerian / lembaga. agar monitoring dan stabilitas bawang merah nasional dapat terjaga," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
