Rabu 10 Feb 2016 09:18 WIB

Sekolah-Sekolah Harus Jadi Prioritas Penanganan DBD

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Angga Indrawan
 Petugas melakukan pengasapan (fogging) guna memberantas nyamuk penyebab demam berdarah di Kebon Sirih, Jakarta, Senin (8/2).  (Republika/Yasin Habibi)
Petugas melakukan pengasapan (fogging) guna memberantas nyamuk penyebab demam berdarah di Kebon Sirih, Jakarta, Senin (8/2). (Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa daerah dinyatakan mengalami kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah dengue (DBD). Di DKI Jakarta, hingga akhir Januari 2016, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta tercatat 611 orang dirawat di rumah sakit di seluruh Jakarta karena menderita DBD.

Untuk itu, selain di permukiman, Dinkes diminta juga melakukan pencegahan DBD di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Anak-anak dinilai sangat rentan terkena DBD. "Hampir tiap hari, dari pagi hingga siang bahkan sore mereka ada di sekolah. Makanya dari data 611 orang itu, 40 persennya siswa," ujar senator asal Jakarta Fahira Idris dalam siaran pernya, Rabu (9/2).

Menurut dia, apabila sekolah bebas dari DBD maka kemungkinan terjangkit sangat minim. Dia juga minta Dinkes fokus ke semua sekolah-sekolah di Jakarta. Pihaknya sangat berharap, DBD di Jakarta jangan sampai memakan korban dan jangan sampai terjadi KLB. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus serius, sama seriusnya dengan mengurus banjir.

Walau pencegahan DBD bukan hanya tugas Pemprov DKI Jakarta, tetapi seluruh warga, namun Pemprov adalah aktor utama penangan DBD. Ini karena dari tiga poin penting pencegahan DBD mulai dari pengobatan penderita DBD, pemberantasan nyamuk, hingga program 3M (menguras, menutup dan mengubur), peran Dinkes sangat signifikan.

Bagi penderita agar tidak menular,  harus mendapatkan pengobatan dan penanganan yang baik dan benar, termasuk diisolasi dan ini domainnya ada di Dinkes dan rumah sakit. Membunuh nyamuk yang efektif lewat pengasapan juga domainnya Dinkes. Hanya 3M yang merupakan peran masyarakat, itu pun harus ada kampanye dari Dinkes.

Wakil Ketua Komite III DPD ini mengingatkan, selama musim hujan di mana biasa DBD mewabah, Pemprov DKI Jakarta harus memastikan tidak ada pasien DBD yang ditolak oleh rumah sakit karena ruang perawatan penuh atau alasan teknis lainnya. Selain itu, stok darah juga harus dijamin ketersediaanya. Stok darah yang biasanya pada Januari dan Februari menipis harus dicari solusinya agar terus ada.

"Pencegahan DBD ini sama pentingnya dengan pencegahan banjir selama musim hujan. Jadi Pemprov Jakarta harus bisa fokus menangani DBD," kata Fahira.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement