REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua DPD RI Prof Farouk Muhamad mengakui praktik pencurian ikan di sejumlah wilayah Indonesia masih marak. Kasus pencurian bahkan terus mengalami peningkatan.
"Pencurian ini masih terjadi karena pengawasan kita yang masih belum bisa mencakup seluruh perairan yang ada," kata Farouk saat menjadi salah satu pembicara pada diskusi kemaritiman bertemakan Membedah Posisi Indonesia dalam Persaingan Maritim Dunia di atas KRI Makassar, Jumat (5/2).
Menurut dia, maraknya pencurian ikan mengancam program poros maritim yang diprogramkan Presiden Joko Widodo. Sebab, posisi laut Indonesia menjadi kian terbuka untuk dimasuki kapal asing.
"Dari pantauan kami, praktik pencurian ikan ini meresahkan, sehingga perlu ada upaya untuk mengatasi hal itu," katanya.
Ia menyebutkan, ada beberapa titik di wilayah perairan Indonesia yang masih rawan terjadi praktik pencurian ikan. Di antaranya daerah terawan yakni Laut Arafuru (Papua) di Timur perairan Indonesia, Laut Utara Sulawesi, Barat Natuna (Kepulauan Riau) dan laut segitiga emas antara Thailand, Indonesia, dan Malaysia.
Menurutnya, kondisi itu membuat kontribusi sektor kelautan justru tidak signifikan dalam mendongkrak PAD bagi pemda kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi yang sebagian wilayahnya merupakan kepulauan. "Kalau naik sekitar 5 persen, itu pun tidak merata, sehingga pencurian ikan ini harus betul-betul kita seriusi untuk ditindak untuk menjaga poros maritim kita," ucapnya.
Anggota DPD RI dapil NTB ini mendukung kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastutiyang berani bertindak tegas dengan menenggelamkan kapal-kapal berbendara asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia selama ini. "Program Ibu Menteri Susi itu baik dan layak kita atensi. Tapi, keberanian beliau harus di-back up penuh oleh semua pihak termasuk aparat TNI," kata Farouk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
