REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat koordinasi terkait Kebijakan Menghadapi Konflik SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dan Bahaya Terorisme di Ibu Kota Negara DKI Jakarta di Hotel Royal Kuningan, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/12).
Ketua DPD RI, Irman Gusman, didampingi Anggota DPD RI DKI Jakarta, Andi Mappetahang Fatwa dan Abdul Aziz Khafia, yang membuka acara tersebut mengatakan masalah terorisme dan isu SARA di Jakarta harus benar-benar dijadikan perhatian serius oleh semua pihak.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution, perwakilan dari Polda Metro Jaya dan perwakilan TNI. Selain itu, beberapa perwakilan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.
Seluruh elemen masyarakat harus turut serta untuk menanggulangi dan mencegah adanya terorisme yang ada di Indonesia khisusnya DKI Jakarta. Menurut Irman Gusman, terorisme dapat dicegah bukan hanya dengan para aparat keamanan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saja.
"Adanya dukungan masyarakat juga dapat mencegah terorisme yang ada di Indonesia. Karena dengan melibatkan masyarakat penanggulangan dan pencegahan secara dini terhadap seluruh aksi atau kegiatan terorisme dapat dengan mudah diatasi," ujar Irman dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Senada dengan pernyataan tersebut Senator DKI AM Fatwa juga memandang perlu untuk mengangkat isu ini terlebih jika kita melihat posisi strategis yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta dengan segala potensi konflik yang dimilikinya.
Sementara, senator DKI Abdul Azis Khafia dalam menutup Rakorda ini juga menegaskan bahwa bukan cuma pencegahan tetapi juga diperlukan adanya deteksi dini agar tidak terjadi ekstrimisme. ''Bukannya terjadi, terus baru dicegah,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
