REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- DPD RI mendorong pemerintah untuk melakukan audit terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal ini terkait rencana pencabutan subsidi listrik yang akan dilakukan PLN.

"Kami sinyalir PLN yang monopoli pasar membuatnya cenderung high cost.  Jadi sebelum mengurangi subsidi sebaiknya perlu revitalisasi terhadap PLN," kata Irman di Medan, Sabtu (7/11).

Irman pun meminta pemerintah mempertimbangkan apakah masih akan mempertahankan PLN sebagai perusahaan yang memonopoli kelistrikan.

Bahkan, ia menyebut pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan monopoli PLN dan memberi peluang kepada swasta.

Menurut senator asal Sumatera Barat tersebut, dengan dihapuskannya monopoli PLN, perusahaan milik negara itu akan memiliki semangat untuk bersaing.

Hal ini dinilai akan berefek pada peningkatan pelayanan. Masyarakat pun, lanjutnya, dapat memilih pasokan energi listrik yang terbaik.

"Jadi kita dorong deregulasi terhadap sektor kelistrikan nasional. Kita tidak mau PLN sebagai satu-satunya penyedia listrik yang kita anggap sekarang tidak terlalu berhasil. Kami dukung penswastaan. Sudah saatnya sekarang," jelasnya.

Melihat kondisi yang ada saat ini, Irman menilai, sangat wajar bila pemerintah melakukan audit dan menghilangkan hak monopoli PLN dalam mengelola ketenagalistrikan nasional.

Apalagi, dengan kondisi yang seringkali padam di sejumlah daerah, tarif listrik yang dikenakan PLN termasuk yang paling mahal di Asia Tenggara.

"Udah byar pet, harga mahal pula dibanding negara tetangga. Jadi kita dorong pemerintah untuk melepaskan monopoli PLN dan berikan pada swasta supaya lebih kompetitif. Saya akan sampaikan ini ke Jokowi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika