REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Ketua DPD RI, Prof Dr Farouk Muhammad menilai belum ada keseriusan pemerintah dalam membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Padahal, katanya, masih segar dalam ingatan kita bahwa Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Lombok Tengah pada 10 April 2015 lalu, berjanji akan membangun infrastruktur Kawasan Mandalika senilai Rp 1,8 triliun tahun depan.

Namun saat ini belum terlihat  tanda-tanda keseriusan dari  pemerintah dalam membangun Kawasan Mandalika terkait dengan belum adanya alokasi anggaran itu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016.

“Selaku Pimpinan dan Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami akan terus menagih janji Pemerintah pusat untuk membangun kawasan ini demi optimalisasi potensi daerah untuk menggerakkan ekonomi daerah," ujarnya pada Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertujuan untuk koordinasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat NTB guna Percepatan Pembangunan Daerah di Grand Legi Hotel, Mataram, Rabu (02/09)

Dikatakan, pihaknya mendukung konsep pengembangan yang diajukan oleh PT ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) dan bahkan memfasilitasi peminat investasi dari negara-negara lain. Dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait beberapa waktu yang lalu, pihaknya telah meminta semua pihak agar bisa menyelesaikan permasalahan kepemilikan lahan. " Sementara kami (DPD RI) telah mendesak Menteri Pariwisata dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk merealisasikan pembangunan STP (Sekolah Tinggi Pariwisata) tahun 2016," ujar Farouk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika