REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong terwujudnya program pemerintah untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatts (MW). Alasannya, program ini telah dinanti oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Apalagi, masih banyak wilayah yang masih kekurangan listrik terutama di kawasan Timur Indonesia.

Anggota Komite II DPD RI, Bahar Ngitung mengatakan kini daya yang tersedia di Indonesia yaitu 57.503 MW, 70 persen ada di Pulau Jawa, 4.125 MW di Sulawesi, 379 di daerah Maluku dan Papua. Ia menambahkan jika pembangkit listrik dibangun di setiap daerah maka akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, karena bisa mendatangkan investor.

“Papua dan Maluku punya sumber daya alam yang besar, tidak akan mungkin ada investor jika tidak ada listrik, kami menghimbau bahwa niat membangun tidak boleh mundur justru akan dijadikan motivasi,” kata senator asal Sulawesi Selatan tersebut dalam siaran pers kepada Republika, Jumat (28/8).

Wakil Ketua Komite II Ahmad Nawardi menambahkan, ironisnya, di Pulau Madura yang kaya akan sumber gas justru sering mengalami kekurangan listrik. Ahmad mencontohkan di kecamatan Kangayan di Kepulauan Sumenep yang gelap gulita di malam hari padahal ada sumber migas di daerah tersebut yang dikelola perusahaan asing.

“Kami prihatin ini sudah puluhan tahun dibiarkan. Kata Pemerintah tidak dibangun PLTG karena biayanya tinggi, padahal sumber gas disana disedot untuk di Pulau Jawa dan Bali," ujar senator asal Jawa Timur tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika