REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman mengatakan jika tidak mempertimbangkan beberapa aspek, maka Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR) pada 15 Agustus mendatang, berpotensi menimbulkan polemik.

"Saya memiliki pertimbangan terkait sidang itu," katanya melalui siaran pers kepada Republika. 

Ia melanjutkan, pertimbangan itu berkaitan dengan urgensi dan legitimasi, aspek yuridis serta politis atas penyelenggaraan sidang tahunan MPR RI. Dari aspek yuridis, Ketua DPD RI itu menjelaskan bahwa konstitusionalitas penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI Periode 2014-2019 hanya mengikat seluruh anggota MPR RI dan tidak mengikat lembaga negara lain. Selain itu, Tata Tertib MPR RI hanya berlaku untuk MPR RI periode 2014-2019 karena dikeluarkan oleh MPR RI periode tersebut.

Irman mengatakan aspek yuridis lainnya, sidang MPR RI seperti sidang tahunan itu harus ditetapkan dalam Ketetapan (Tap) MPR RI sebagaimana Sidang MPR Tahun 2003.

Sidang MPR tahun 2003 itu ditetapkan melalui Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2002. Jadi, penyelenggaraan sidang tahunan MPR RI harus disepakati oleh MPR RI sebagai keputusan lembaga. Dari aspek politis, ia menjelaskan signifikansinya dalam konteks Indonesia merajut  solidaritas.

"Hanya saja, saya mengingatkan dampak politiknya. Karena, penyelenggaran sidang tahunan MPR RI membuka peluang polemik legitimasi, pembiayaan dan sebagainya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika