REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan di daerah. Namun, seperti diakui Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, hingga saat ini cita-cita itu terkendala oleh stigma negatif dari Pemerintah pusat.

"Ini dilematis," katanya dalam diskusi bertema Percepatan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh DPD RI, Selasa (7/7).

Dilema itu terjadi karena di satu sisi DPD RI ingin memperjuangkan peningkatan dana transfer ke daerah. Namun, di sisi lain, hingga saat ini telah ditemukan beberapa kasus korupsi yang terjadi di daerah.

Hal ini, lanjut dia, menimbulkan kesan bagi Pemerintah pusat bahwa daerah belum dapat dipercaya. "Oleh karena itu, daerah belum dipercaya untuk mengelola dana yang lebih besar," ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika