REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah untuk mengalihkan anggaran untuk memproduksi pupuk bersubsidi menjadi subsidi harga komoditas pertanian. Komite II DPD menilai subsidi harga ini lebih menjamin pengalokasiannya benar-benar sampai ke petani.
“Petani lebih suka subsidi harga ketimbang subsidi pupuk. Selama ini, subsidi pupuk justru menyebabkan kelangkaan pupuk di pasaran,” ucap Ketua Tim Kerja Advokasi Pupuk Bersubsidi Komite II DPD RI, Muhammad Syukur Algoodry di Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).
Seperti diketahui, sampai saat ini pemerintah masih memberikan subsidi pupuk kepada petani agar harganya lebih rendah ketimbang harga pupuk untuk sektor perkebunan dan industri.
Syukur menyinggung temuan tim di lapangan setelah bertemu kelompok tani di Aceh dan Bali, serta kunjungan kerja ke PT Petrokimia Gresik dan PT Iskandar Muda, Mei lalu.
Jika tidak mengalihkannya ke subsidi harga komoditas pertanian, pemerintah bisa mengalihkannya untuk anggaran pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedalaman. Hal ini diperlukan untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi hasil pertanian. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi akan membuka akses petani ke pasar.
“Petani banyak menderita karena dikuasai tengkulak. Itu dampak dari akses pasar yang sulit. Pasar terus menerus dimonopoli oleh tengkulak. Akses ke pasar yang terbuka akan terasa manfaatnya. Petani pun semakin mandiri,” kata Syukur.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk menyediakan anggaran yang mendukung program pendidikan dan pelatihan di bidang pertanian. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM merupakan kendala pembangunan pertanian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
