REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris mengatakan kisruh KPK dan Polri hendaknya dijadikan momentum agar pemberantasan korupsi dilakukan tanpa politisasi. Sebab politisasi pemberantasan korupsi hanya akan melahirkan penderitaan buat rakyat.
"Politisasi pemberantasan korupsi ini yang harus kita cegah," ujarnya, Selasa (27/1).
Ia menyatakan memang sulit untuk tidak menghubungkan penangkapan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto dengan penetapan Calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.
Sementara, momentum KPK yang menetapkan Budi Gunawan sehari menjelang uji kelayakan dan kepatutan di DPR juga tidak lepas dari pertanyaan publik, karena kasus ini sudah diusut lama.
"Pemberantasan korupsi menjadi sulit, saat para elite saling sandera. Istilahnya, antara mereka berkata 'selama saya tidak diganggu, saya juga tidak akan bongkar masalah Anda di masa lalu'," katanya.
"Bahkan saya sering dengar para elite baik di eksekutif maupun legistatif yang punya kewenangan melakukan uji kelayakan untuk para calon penegak hukum sengaja meloloskan calon bermasalah, agar ketika para elite ini diserang mereka punya kartu untuk menyerang balik," jelas senator asal Jakarta ini.
Selama praktik-praktik saling sandera seperti ini masih terjadi, pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin jauh panggang dari api.
"Rakyat yang sudah sepenuh hati mendukung pemberantasan korupsi hanya bisa mengelus dada karena terjadi kemacetan antarinstitusi untuk menyelesaikan kasus-kasus korups," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
