REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPD RI Irman Gusman menilai sepanjang tahun 2014 masih banyak agenda pemerintahan dan ketatanegaraan yang belum tuntas.
"Kami berharap pada periode ketiga, tahun 2014-2019, posisi, kedudukan, dan kewenangan DPD RI akan dapat posisi ideal sehingga mampu berkontribusi maksimal dalam pembangunan bangsa dan negara," kata Irman Gusman pidato refleksi akhir tahun 2014 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Menurut Irman, meskipun kewenangan DPD RI masih minim, tapi DPD RI akan selalu berusaha untuk memaksimalkan kewenangannya, terutama untuk menjadi penyeimbang dan mediator bagi kekuatan politik yang ada.
Di sisi lain, kata dia, DPD RI sebagai representasi daerah juga akan berusaha memaksimalkan perannya sebagai mediator bagi hubungan pusat dan daerah.
Irman Gusman menjelaskan, dalam upaya memaksimalkan kewenangannya sebagai penyeimbang dan mediator, di berbagai bidang yang merupakan aspirasi daerah.
Di bidang pendidikan, kata dia, DPD RI melihat masih ada kesenjangan kualitas dan sarana pendidikan antara di kota dan di desa."Apalagi, saat ini juga terjadi polemik kurikulum 2013, yang implementasinya jauh dari sempurna," katanya.
Menurut Irman, DPD RI menilai, kurikulum 2013 harus dievaluasi lagi secara menyeluruh dan cermat.
Di bidang sosial, menurut Irman, DPD RI mendorong Pemerintah agar lebih sungguh-sungguh menerapkan program pengentasan kemiskinan.
"Realitasnya, penduduk miskin di Indonesia justru meningkat pada 2013," katanya.
Dalam catatannya, penduduk miskin di Indonesia ada sekitar 28 juta jiwa serta penduduk pengangguran terbuka sebanyak 7,5 juta jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
