REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite II DPD menggelar rapat kerja dengan menteri ESDM, Sudirman Said. Rapat tersebut membahas program kerja kementerian periode 2014 dan rencana program kerja 2015.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba, senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi, dan senator asal Sulawesi Tenggara Rusman Emba. Sekitar 23 anggota Komite II mengikuti rapat tersebut.
Dalam rapat dengar tersebut, para anggota DPD mengajukan pertanyaan dan saran kepada pemerintah. Terutama, berkaitan dengan sektor energi di daerah asal masing-masing. Persoalan kenaikan harga BBM juga menjadi bahan pertanyaan yang diajukan.
Sudirman mengatakan mendapat masukan dari anggota DPD sebagai aspirasi dari daerah masing-masing. Ia mencatat hal itu dengan baik dan akan segera memberi jawaban tertulis. Termasuk soal pengalihan subsidi BBM.
Ia menyatakan, mendapat dukungan dari DPD. Begitu pula dengan soal usaha tata kelola migas. Rapat pun disebut berlangsung konstruktif, dan hasil rapat akan menjadi bekal dalam pekerjaan kementerian ke depan.
"Baru saja selesai rapat kerja, ini merupakan bagian tugas konstitusional DPD dan pemerintah. Tujuannya, untuk saling memberikan penjelasan perkembangan tugas masing-masing," kata Sudirman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).
Dalam raker tersebut, Sudirman menjelaskan beberapa capaian kementerian ESDM periode lalu dan rencana program ke depan. Antara lain, langkah dalam tata kelola ESDM.
Misalnya, dengan penyegaran di lingkup Ditjen Migas dan SKK Migas, pembentukan war room kementerian di bawah unit pengendali kinerja dan membentuk tim reformasi tata kelola migas.
Selanjutnya, kementerian juga telah membentuk satgas listrik dan memfasilitasi pasokan listrik yang terkendala. Seperti, pengaliran gas ke PLTU Borang untuk mengatasi krisis listrik di Sumatra Selatan.
Menyangkut krisis migas, kementerian juga memfasilitasi direct deal untuk pasokan minyak mentah antara PT Pertamina dan NOC.
"Kementerian ESDM harus terbuka dengan dunia global. Kita ingin menjadi partner dan menempatkan diri sebagai mitra. Tenaga Freeport misalnya, local content untuk masyarakat Papua dan Indonesia harus lebih jelas dan terukur," kata Sudirman dalam rapat kerja dengan DPD.
Ia mengatakan, banyak konflik kepentingan dalam sektor ESDM. Sehingga, banyak kebijakan yang tidak diambil untuk menyelesaikan masalah seperti krisis kelistrikan pada periode lalu.
Sudirman menyebutkan, akan mengkaji kembali secara mendalam tentang fungsi dan pengawasan dari Petral. Ia akan meminta Pertamina mengkaji kembali dan mengundang ditjen migas memberikan penjelasan terkait ongkos BBM.
Menurutnya, siapa pun yang menjadi presiden saat ini harus menaikkan harga BBM. Karena pemerintah harus memberikan bantuan dalam bentuk lain pada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak ketergantungan pada bantuan subsidi dari pemerintah.
Ia menilai, kebijakan kepemilikan di Indonesia sangat longgar. Sehingga, aset kekayaan alam mudah jatuh ke tangan asing. Akan tetapi yang terpenting adalah pemanfaatan yang diperoleh.
Seperti kontraktor, pajak yang dibayar pada negara, dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, kementerian akan memacu pembangunan infrastruktur energi ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
