REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Andi Irmanputra Sidin menilai DPD harus punya manajerial politik kuat untuk memompa semangat kerja 134 anggotanya. Menurutnya, selama ini tidak ada pengawasan khusus, seperti ancaman recall terhadap anggota DPD. Lantaran mereka terpilih secara independen dari masing-masing daerah. 

Menurutnya, manajerial politik bertugas sebagai pengawas kinerja anggota DPD di parlemen. Jika ternyata kinerja mereka tidak memuaskan, bisa diganti dengan yang lain. Catatan ini bertindak sebagai rekam jejak mereka selama menjabat. 

"Kalau staminanya tidak kuat atau tidak mengetahui perkembangan bisa diganti dengan yang lain, jadi track record untuk masing-masing daerah. Kalau ada manajerial politik akan lebih semangat," kata Irmanputra, Selasa (4/11). 

Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengungkapkan akan mempertimbangkan perubahan sistem politik yang selama ini diterapkan. Namun saat ini, DPD disebut belum melakukan pembicaraan secara khusus dengan masing-masing anggota. 

Yang pasti, menurutnya, manajerial politik DPD akan lebih mengutamakan kepentingan lembaga di atas kelompok. Pimpinan DPD yang selama ini kurang turun ke lepangan diharapkan mau lebih sering terjun ke daerah. 

"Pimpinan punya tugas mengawal anggota di setiap provinsi. Apa saja masalah dan potensi daerah, potensi yang ada direkam dan diangkat menjadi prioritas," kata GKR Hemas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika