REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Terpilihnya Zulkifli Hasan menjadi ketua MPR 2014--2019, memberikan sisi positif terhadap Bengkulu.

"Kalau dilihat secara hukum dan administrasi tata negara, terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR memang tidak memberikan dampak khusus terhadap Bengkulu. Tetapi dari sisi informal ada sisi positifnya. Karena Zulkifli Hasan merupakan kakak kandung dari Wali Kota Bengkulu (Helmi Hasan)," kata guru besar hukum tata negara Universitas Bengkulu, Juanda di Bengkulu, Rabu (8/10).

Menurut dia, hubungan kekerabatan tersebut dapat menjadi sarana bagi provinsi itu untuk menjalin jaringan dan komunikasi yang baik dengan pemerintahan pusat.

"Secara informal, apa yang menjadi keluhan Bengkulu lebih mudah disampaikan tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit," kata dia.

Juanda mengungkapkan, secara aturan dan administrasi, memang tidak ada keberpihakan menilik nilai sistem kekerabatan atau etnis. Sarena setelah terpilih, baik presiden, unsur pimpinan DPR, MPR, serta DPD sudah menjadi bagian dari Indonesia, tidak lagi bersifat kedaerahan.

"Itu tugas mereka, memperhatikan seluruh wilayah yang masuk ke dalam ruang lingkup NKRI," katanya.

Dia menjelaskan, tidak ada pilih kasih atau pengkhususan wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

"Semua wilayah diperlakukan secara proporsional. Hanya saja, kemudahan dalam menyampaikan aspirasi daerah, bisa disampaikan melalui hubungan etnis atau kekeluargaan. Sehingga pemerintahan pusat lebih cepat tahu dan memahami kebutuhan daerah, salah satunya Bengkulu," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika