Kamis, 24 Jumadil Akhir 1435 / 24 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Beredar Kabar Dua Menteri PKS Bakal Diganti, Siapa Saja?

Rabu, 02 Maret 2011, 09:30 WIB
Komentar : 0
Panca/republika
Agung Laksono
Agung Laksono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menyusul pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal masa depan koalisi politik, kabar reshuffle makin gencar terdengar. Meski Presiden mengatakan sejauh ini baru mengevaluasi efektifitas koalisinya dan akan mengumumkan hasil evaluasi itu dalam waktu dekat.

Dalam pidatonya, Selasa lalu, SBY secara khusus menyebutkan ada satu atau dua partai politik yang menurut dia tidak mematuhi nota kesepahaman dan kode etik koalisi. Sebelum pidato, Staf khusus SBY bidang politik, Daniel Sparingga, menyebutkan dua partai yang dinilai 'aneh' saat angket pajak di DPR adalah Golkar dan PKS.

Dari informasi yang dihimpun Republika, Rabu, bisa jadi ada dua menteri dari PKS yang akan digeser. Kedua menteri itu adalah Menteri Pertanian Suswono dan Menkominfo Tifatul Sembiring.

Suswono adalah mantan anggota DPR. Sementara Tifatul adalah mantan presiden PKS yang juga menjadi ujung tombak PKS dalam berkoalisi dengan Demokrat di Pemilu Presiden 2009. Kepastian apakah dua menteri ini benar-benar diganti belum bisa didapat dan masih terbuka kemungkinan perkembangan lain yang terjadi.

Namun Senin kemarin, Tifatul mengatakan ia siap bila nantinya ganti oleh SBY. ""Kita siap, karena kita memang ditugaskan untuk siap, mati saja siap. Bagi saya jabatan ini sebuah amanah," katanya.

Ia mengatakan, jika Presiden SBY mengambil langkah itu maka berarti Presiden telah memperhitungkan dengan matang. Oleh karena itu, TIfatul berpendapat, keputusan tersebut harus diterima karena dinilai merupakan langkah terbaik untuk bangsa.

Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan kabinet tersebut kepada Presiden. "Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Kita sebagai menteri kerja profesional karena yang di Sekgab itu bukan menteri tapi partai," katanya.

Sementara kader Golkar di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Agung Laksono, menegaskan tidak ada alasan yang kuat untuk mendepak Golkar dari kabinet. Agung yang dapat kursi Menko Kesra menegaskan, "Saya bekerja sepenuh hati. Tidak cukup alasan mendepak."

“Senyummu di hadapan saudaramu (sesama muslim) bernilai sedekah bagimu((HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban).)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  tyas Rabu, 2 Maret 2011, 17:53
betul...bapak presiden kami yang terhormat...selesaikan dahulu masalah bangsa yang lebih urgent...rakyat jangan dipermainkan dan diombang-ambingkan dengan kepentingan para elit politik...bukan seperti itu cara melumpuhkan lawan politik...seolah-olah terlihat bahwa ada kekhawatiran demokrat di pemilu 2014...
  batman Rabu, 2 Maret 2011, 13:43
sibuk mikirin koalisi, rakyat ga keurus pada matiii kelaperan! sudahlah tumbangkan saja si sbye ini! yuuk _ _ _ _ _ _ _ _ !!
  azis Rabu, 2 Maret 2011, 13:43
pak beye hanya tegas dengan masalah yg tidak berdampak signifikan bagi rakyat banyak, tapi klo masalah yg besar spt teritorial,ahmadiyah, century & gayus, korupsi....he..he...GIGIT JARI DEH...?!
  Abdul Al Rabu, 2 Maret 2011, 13:43
Sy tertarik dgn komen2 sblmx, Siiip Maaantaaab, jgn karena partai menteri2 yg kerjax bagus yg ga salah jadi kena getahx, tidak beralasan utk memecat menteri, kecuali menteri tsb mempunyai kesalahan dlm mengemban amanahx seperti korupsi dll,
  khrisna ferry Rabu, 2 Maret 2011, 13:41
emang gua pikirin ... mau resufle mau kagak ... ga pengaruhnya .

  VIDEO TERBARU
MUI Harapkan PPP Islah
JAKARTA -- Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) alami perselisihan. Akan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta PPP untuk segera melakukan Islah. "Pada forum...