
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, menegaskan bahwa data-data kemiskinan yang diumumkan pemerintah adalah data yang benar.''Data-data tersebut merupakan hasil survei lembaga nasional dan juga lembaga internasional,'' tutur dia.
Lembaga yang melakukan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) yang diantaranya mengeluarkan indeks pembangunan manusia (IPM), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) saat proses melahirkan. Sedangkan lembaga internasional seperti World Health Organization (WHO) juga melakukan survei terkait kemiskinan.
''Data-data kemiskinan itu dibuat oleh badan yang kredible dan bukan dibuat-buat atau bohong,'' tutur Agung. Begitu juga dengan angka-angka penanggulangan kemiskinan ditegaskan juga bukan pembohongan karena faktanya data itu hasil survei lembaga.
Seperti diberitakan, pekan lalu pemerintah bereaksi terhadap pernyataan sejumlah tokoh agama yang mendirikan Gerakan Integrasi Nasional. Para tokoh agama itu menilai pemerintah telah berbohong terkait pembangunan di Indonesia yang diklaim berhasil, padahal masih banyak rakyat miskin.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung membantah pernyataan tokoh agama itu. Empat menteri juga langsung membantah dan mengadakan jumpa pers untuk membantah pernyataann tersebut.
Hasil survei sangat tergantung dari jumlah sampel yang diambil, sebaran sampelnya (kota atau desa), apalagi kalau sampelnya tidak 100%. Saya saran agar hasil laporan BPS "Go public", bisa diakses publik dan juga cendekiawan kita untuk bisa diteliti hasilnya dan doleh siapapun apakah melalui situs BPS, Harian Republika.
Balasterjun aja semua kelapangan langsung hitung sendiri biar pada ga salah paham biar tahu siapa yang benar...
Balas