Golkar tak Bersedia Tanggapi Program DPD yang Mirip

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Golkar belum mau berkomentar soal usulan DPD yang menyerupai program Golkar terkait pembangunan daerah pemilihan. Anggota Fraksi Golkar, Harry Azhar Aziz, tidak bersedia menanggapi program yang juga diberi nama Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah.
''Biarkan ini menjadi pembahasan soal bisa diterima atau tidaknya,'' kata dia, Selasa (29/6), terkait program pembangunan daerah milik DPD.

Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, Harry namun mengatakan usulan itu harus dibicarakan terlebih dulu dalam rapat pembahasan APBN 2011. Nantinya, setiap fraksi dalam dewan dan pemerintah memiliki hak untuk menerima atau tidak menerima usulan tersebut.

Saat ini, terangnya, posisi alokasi dana bagi 2011 sudah dimasukkan dalam RUU APBN 2011 dan nota keuangannya. DPD namun dapat menyelipkannya melalui pertimbangan resmi DPD ke pemerintah. Badan Anggaran nantinya harus membahas program itu bila DPD telah menyampaikannya sebagai pertimbangan DPD.

UUD 1945 dalam pasal 23 ayat 2 mengamanatkan penyusunan APBN dilakukan dengan pertimbangan DPR dan DPD. ''Karena itu kalau masuk jadi bahan pertimbangan, Badan Anggaran wajib membahasnya,'' ucap Harry.

Sebagai Ketua Badan Anggaran Harry mengatakan, DPD memiliki hak mengajukan program itu. Apakah dana itu beserta usulan Golkar atas program serupa sanggup ditanggung APBN 2011 Harry belum bisa mengatakan apa-apa.

Dalam konferensi pers, Wakil Ketua DPD, La Ode Ida, mengatakan DPD tidak latah dengan mengikuti langkah Golkar membuat program yang mirip. Menurut La Ode, DPD melihat terdapat kesenjangan anggaran di daerah dan pusat yang perlu diperhatikan. Caranya lewat memperbesar porsi anggaran ke daerah.