Badan Anggaran Pertanyakan Kajian PU

Tuesday, 04 May 2010, 05:08 WIB
Yogi Ardhi/Republika
Badan Anggaran Pertanyakan Kajian PU
Gedung Nusantara I DPR

JAKARTA--Ketua Badan Anggaran DPR RI, Harry Azhar Aziz, mempertanyakan hasil penelitian Kementerian Pekerjaan Umum yang menyatakan gedung Nusantara I di DPR tidak miring tujuh derajat. ''Coba tanya lagi sama mereka, gedung DPR masih layak huni atau tidak,'' ujar Harry, di Jakarta, Senin (3/5).

Seandainya gedung Nusantara I masih dikategorikan laik huni setelah diinjeksi, Harry masih mempertanyakan apakah memang gedung itu tidak berbahaya lagi untuk dipakai sehari-hari. Dia menegaskan, pengajuan anggaran pembangunan gedung baru bagi 560 anggota dewan dirasa perlu. ''Banyak anggota yang merasa sudah tidak nyaman berkantor di Nusantara I,'' katanya.

Sejumlah menteri pun pernah mempertanyakan ruang tunggu yang tersedia di DPR. ''Menteri protes, kenapa ruang tunggunya begitu,'' sambungnya. Sedianya dana Rp 1,8 triliun akan dipakai membangun gedung baru. Gedung lama kemudian dimanfaatkan bagi ruang kerja staf anggota DPR. ''Itu pun masih kita pertanyakan, apakah mungkin gedung Nusantara I dipakai mereka (karyawan),'' tegasnya.

Harry memaparkan, dana sebesar Rp 1,6 triliun hendak dimanfaatkan sebagai biaya konstruksi. Sisanya, Rp 250 miliar yang cair berdasarkan persetujuan APBN 2010, dipakai untuk biaya grand desain dan pembangunan awal. Derajat kemiringan gedung Nusantara I pernah dipaparkan dalam paripurna dewan periode lalu.

Redaktur: Budi Raharjo
Reporter: Indira Rezkisari
Ibnu Umar r.a mengatakan bahwa Nabi saw masuk ke Mekah dari Kada' dari Tsaniyatil Ulya di Bath-ha', dan beliau keluar dari Tsaniyatis Sufla. (HR Bukhari)
Eko Setiawan, Tuesday, 11 May 2010, 05:26

Iya nih. Gak punya perasaan blas. Lagian (sedikit mengubah syair lagu "kuda lumping"), "Sebenarnya siapa yang miring"?

Balas
musholeh, Tuesday, 4 May 2010, 19:07

sudahlah jangan pakai alasan yg rumit2 bikin bingung dan eneg, bilang aja cari proyek....

Balas
ajeng, Tuesday, 4 May 2010, 03:44

kalo alasannya hanya kekuatan thd gempa sudah tdk layak, maka gedung DPR masih bisa diperkuat dgn sistem jacketing & tak perlu bangun yg baru. tapi kalo alasannya luas bangunan sudah tdk layak, yah memang terpaksa harus ada pembangunan baru. Inilah namanya memprioritaskan sesuatu yg tdk prioritas. Ciri2 negara korup.

Balas
Isi Komentar

Nama
Email
silahkan mengisi kode keamanan
Komentar
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Batalnya pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi tidak akan berpengaruh terhadap jalannya program penghematan BBM bersubsidi. Sebab,...