JAKARTA--DPR menunggu itikad baik penegak hukum dalam menindaklanjuti rekomendasi paripurna DPR mengenai kasus bailout Bank Century. Bila penegak hukum tidak memiliki niat baik, DPR akan menggunakan hak pamungkasnya, yakni hak menyatakan pendapat.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengatakan DPR sekarang dalam posisi menunggu respons positif penegak hukum. ''Kalau tidak ada sikap positif, maka DPR bisa saja menggulirkan hak menyatakan pendapat,'' ujarnya, Kamis (11/3), ketika ditemui di gedung DPR Jakarta.

Tetapi hak pamungkas itu dianggapnya masih terlalu dini untuk dibincangkan. Priyo yang juga Ketua DPP Partai Golkar ini tidak bersedia memaparkan parameter respons positif dari tindak lanjut yang diambil penegak hukum. Dia hanya mengangguk ketika ditanya apakah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan oleh KPK merupakan respons positif. ''Kami dalam posisi menunggu, apalagi KPK kan barometer,'' tandasnya.

KPK juga dikatakannya tidak bisa bekerja secara tergesa-gesa. KPK membutuhkan waktu agar secara teliti dan tepat bisa merumuskan rekomendasi yang sudah disampaikan lewat paripurna. ''Biarkan penegak hukum berproses, kinerja mereka nanti akan menjadi tolak ukur kehebatan penegak hukum,'' imbuhnya.

Partai Golkar, ditegaskan Priyo, tidak memiliki niat memakzulkan Wakil Presiden, Boediono. Usai menuntaskan pengusutan pengambilan kebijakan penyelamatan Bank Century, sekarang partai berlambang pohon beringin itu berada dalam tahap tenang. Karena itu, Golkar tidak dalam posisi mengajukan nama-nama yang pantas menggantikan Boediono.

Priyo menambahkan, selain tidak tertarik mengisi jabatan wakil presiden konsentrasi Golkar terfokus pada 2014. Golkar, lanjutnya, sedang bekerja merumuskan cara memenangkan pemilu mendatang dan memenangkan pemilihan presiden selanjutnya.