REPUBLIKA.CO.ID,TANJUNGPINANG--Sekitar 70 pengunjuk rasa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Pemuda Bersatu Provinsi Kepulauan Riau, menghadiahi DPRD dan pemerintah setempat dengan pakaian dalam wanita saat mereka berunjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kepulauan Riau di Tanjungpinang, Jumat petang. Pakaian dalam berupa celana dalam dan BH tersebut diserahkan pengunjuk rasa kepada Kepala bagian Umum DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Joko Susilo, yang ditujukan kepada pimpinan DPRD dan Gubernur Kepulauan Riau, usai melakukan orasi.
Koordinator aksi, Angga Sosro Winoto mengatakan, aksi yang mereka lakukan itu dimaksudkan untuk memperingati refleksi 45 tahun Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Dalam "Tritura" yang ditulis pada spanduk, mereka antara lain meminta harga sembilan bahan pokok diturunkan, dan tangkap dan adili koruptor. "Kami juga meminta DPRD Kepri segera melakukan tindakan yang konkret terhadap berbagai persoalan di Kepulauan Riau," kata Joko.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka juga menuntut penghentian segala macam bentuk pertambangan di Kepri karena dinilai telah merusak lingkungan dan juga meminta penghentian penjualan aset-aset daerah kepada pihak asing. Selain itu, mereka meminta penuntasan penanganan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010 di Kepri.
"Kami meminta Gubernur Kepri, HM Sani dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Reni Yusneli bertanggung jawab terhadap persoalan penerimaan CPNS yang diduga ada kecurangan," katanya.
Bahkan mereka meminta Gubernur Kepri untuk merombak kepala satuan kerja perangkat daerah yang dinilai dari orang-orang dekat gubernur dan terdapat unsur KKN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
