REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Salah satu akibat tingginya tingkat korupsi di Banten, warga tidak bisa mengakses layanan yang mendasar dari pemerintah. Menurut Koordinator Bidang Pendidikan Anti Korupsi ICW, Ade Irawan, salah satunya adalah tingginya biaya pendidikan.
Ade mencontohkan pemerintah provinsi Banten yang tidak melarang adanya pungutan liar. "Hal tersebut dibalut dengan dalih ada kesepakatan antara dewan guru dengan komite sekolah atau orang tua murid," ujarnya.
Provinsi Banten tercatat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang tingkat korupsinya tinggi. Berdasarkan data Indosian Coruption Watch (ICW), tingkat korupsi Banten menduduki posisi ke-15 dari 33 provinsi di Indonesia. Sedangkan provinsi yang tercatat tingkat korupsinya tertinggi adalah Sumatera Utara.
Akibat lain dari korupsi di Banten, kata Ade, adalah buruknya infrastruktur di provinsi ini. "Tidak terlihat kemajuan yang berarti dari pembangunan di berbagai bidang di provinsi yang sudah berusia 10 tahun tersebut," katanya.
Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Linkar Madani mengatakan, untuk meminimalisasi tingkat korupsi di Banten adalah dengan membagi kekuasaan. Menurutnya, monopoli kekuasaan pemerintahan yang dikuasai oleh salah satu dinasti selama ini membuat sistem pengawasan menjadi sangat lemah.
“Hampir semua lembaga pemerintahan dikuasai oleh dinasti tersebut, bagaimana pengawasan bisa berjalan dengan baik,” ujar Ray yang juga menjadi pembicara di acara tersebut.
Selain itu, Ray mengatakan harus ada kekuatan massa untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan penggunaan anggaran. Menurutnya, rakyat Banten harus berjuang dan bersatu untuk menjadi pengawas pemerintahan. [
Ikuti Whatsapp Channel Republika
