REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Dukungan masyarakat Yogyakarta terhadap penetapan Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY selanjutnya terus mengalir dari berbagai
elemen masyarakat Yogyakarta. Para perangkat desa yang bergabung dalam Parade Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan dukungannya terhadap penetapan Sultan sebagai Gubernur dan Sri Pakualam IX sebagai Wakilnya.
Kepala Penelitan dan Pengembangan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Parade Nusantara, Rustam Fatoni mengatakan, dalam UUD 1945 khususnya pasal 18 sudah menyatakan dengan jelas bahwa penetapan Gubernur DIY dan Wakil GUbernur di DIY dilakukan pada Raja Kasultanan dan Pakualam yang bertahta saat itu.
"Ini sudah jelas sehingga tidak perlu lagi dipertentangkan apakah monarkhi atau tidak. UUD sudah menjelaskan itu," terangnya, Selasa (30/11).
Menurutnya, pemerintah pusat (SBY) tidak paham dengan keberadaan kraton Yogyakarta dan sejarah DIY sendiri, sehingga menyatakan penetapan Sultan sebagai sebuah bentuk monarki di Indonesia. Padahal kata dia, ini adalah bentuk demokrasi yang ada di DIY sejak keberadaan Kraton Yogyakarta bahkan sebelum Kraton Yogyakarta bergabung dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karenanya, kata dia, jika pemerintah pusat masih bersikukuh pada pendapatnya maka pihaknya tidak akan segan-segan bersama seluruh masyarakat Yogyakarta bergerak memperjuangkan penetapan tersebut.
Dukungan yang sama terhadap Sultan juga dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) DIY. Ketua APDESI DIY, Wisnu Aji Surya Prabowo mengatakan keberadaan keraton Yogyakarta bukanlah monarki. Peran keraton merupakan lambang budaya bagi masyarakat DIY.
"Jika ini diganggu maka masyarakat DIY akan marah karena ini adalah bagian dari budaya, identitas," tegasnya.
Puluhan seniman yang tergabung dalam Forum Komunikasi Seniman Tradisi Yogyakarta di Taman Budaya juga menyatakan dukungannya terhadap penetapan Sultan sebagai Gubernur dan Pakualam sebagai wakilnya. Para seniman juga menolak statment Presiden SBY jika Yogyakarta menganut sistem monarki.
"Kami jelas menolak istilah monarki yang diungkap oleh presiden, Yogyakarta sudah demokratis sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Wisben Antoro, koordinator seniman.
Untuk mendukung Sultan sendiri para seniman tersebut menggelar seni jalanan. Para seniman ini juga siap ke Jakarta dan menyatakan dukungannya terhadap Sultan. "Demokrasi kami berlandaskan budaya bukan berlandaskan politik yang memecah belah. Yogyakarta selalu damai tidak ada perpecahan karena dasarnya budaya. Kraton adalah bagian dari budaya," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
