REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG-–Ratusan warga di Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Ciminyan, Kabupaten Bandung mengancam tidak akan berpartisipasi dalam pemilukada putaran Kedua 31 Oktober mendatang. Pasalnya, selama ini mereka mengaku tidak merasakan pembangunan di Kabupaten Bandung.
Menurut mereka, selama ini hanya namanya saja mereka sebagai warga Kabupaten Bandung. Namun pada kenyataannya, tak pernah ada bantuan atau pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mereka yang dilakukan pemerintah.
“Untuk apa saya memilih. Karena ada bupati sama dengan tidak ada,” kata Roni (34), warga Kampung Pasir Kadempet, Nomor 6/10, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Ciminyan, Kamis (21/10).
Menurut Roni, pembangunan desa yang mesti dirasakan warga tidak pernah ada. Bahkan, infrastruktur desa seperti jalan yang sudah rusak bertahun-tahun rusak pun, tak pernah ada yang memperbaiki. Warga di kampungnya itu, kata dia, seperti tak memiliki pemimpin yang bisa dijadikan tumpuan.
Bahkan, dia mengungkapkan kekesalannya menjadi warga Kabupaten Bandung yang jauh dari Ibu Kota Kabupatennya. Menjadi warga Kabupaten Bandung, kata dia, sangat merugikan dirinya. Pasalnya, jika membutuhkan pelayanan-pelayanan Kabupaten, ia harus menempuh perjalanan puluhan, bahkan ratusan kilometer. “Saya rugi jadi warga Kabupaten. Mau buat SIM saja harus ke Soreang, mau bayar pajak kendaraan harus ke Rancaekek,” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Dedy (64), warga RT 6/12, Kelurahan Cibeunying. Dia mengatakan, untuk menyoblos harus berpikir dua kali. Sebab, dia dan warga di sekitarnya tidak pernah mengetahui siapa pemimpinnya.
Bahkan kepada Ketua RW di kampung yang ditempatinya, ia mengaku tidak pernah tahu. Alasannya, RW tidak pernah bersosialisasi dan berbaur dengan masyarakat. “Kalau begini, bagaimana bisa tahu kondisi masyarakatnya,” akunya polos.
Selain itu, Dedy juga mengaku tidak mengenal siapa calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung pada putaran kedua mendatang. Sebab, tidak pernah ada sosialisasi yang ia terima, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, maupun dari lembaga lainnya. “Masalahnya juga di sini orang-orang pada tidak kenal siapa yang akan dipilih dan orang mana,” ungkapnya.
Oleh karenanya, mereka berharap, agar calon-calon pemimpin di Kabupaten Bandung betul-betul memerhatikan nasib rakyatnya. Selain itu, KPU sendiri, sebagai pelaksana pemilukada, lebih intens menyosialisasikan agar masyarakat bisa mengenal siapa calon pemimpin mereka.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Bandung, Osin Permana, mengatakan bahwa persoalan memilih lantaran kecewa dengan pemimpinnya itu adalah masalah di luar tugasnya. Menurutnya, masalah memilih dan tidak memilih itu adalah hak warga yang tetap harus dihargai. “Mereka boleh menggunakan atau tidak hak politik mereka,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
